Paradoks Demokrasi? 92% Kenal Pancasila, Tapi 53% Warga Takut Bicara Politik
JAKARTA Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih mengenal dan menilai Pancasila se
NASIONAL
NIAS SELATAN – Anggota Komite I DPD RI, Penrad Siagian, mendesak penghentian segera aktivitas PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT Gruti) di wilayah Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan.
Desakan itu disampaikan menyusul pencabutan izin usaha pemanfaatan hutan perusahaan tersebut oleh pemerintah pusat.
Kunjungan kerja dilakukan Penrad pada 24–25 Februari 2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral (AMAL) Nias Selatan dan sejumlah elemen mahasiswa.Baca Juga:
Warga mengaku masih melihat aktivitas di area konsesi, meskipun izin perusahaan telah dicabut melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 89 Tahun 2026 tertanggal 26 Januari 2026.
"Kalau izin sudah dicabut oleh negara, maka tidak ada lagi dasar hukum untuk melakukan aktivitas sebagaimana sebelumnya," ujar Penrad dalam pertemuan di Teluk Dalam, Selasa (24/2/2026).
Menurut dia, negara harus konsisten menegakkan keputusan yang telah diterbitkan. Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak melakukan pendekatan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan penolakan.
"Polisi harus netral dan proporsional. Ini konflik agraria dan sosial yang harus disikapi dengan bijak," katanya.
Sehari setelah dialog, Penrad bersama dua anggota DPRD Nias Selatan dan unsur TNI-Polri meninjau langsung lokasi aktivitas serta basecamp perusahaan di Desa Wawabunijawa, Kecamatan Pulau Batu Utara.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan warga dan kondisi faktual di lapangan.
Selain aspek legalitas, Penrad juga menyoroti dugaan dampak lingkungan selama puluhan tahun operasional perusahaan.
Warga menyebut terjadi kerusakan hutan, terganggunya ekosistem, hingga perubahan aliran sungai yang berdampak pada keselamatan permukiman.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret guna mencegah konflik berkepanjangan.
Jika diperlukan, Penrad menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional melalui mekanisme pengawasan DPD RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan kementerian terkait.
"Kita ingin Nias Selatan damai dan kondusif. Keputusan yang sudah diambil pemerintah harus ditegakkan secara nyata di lapangan," ujarnya.*
(dh)
JAKARTA Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih mengenal dan menilai Pancasila se
NASIONAL
JAKARTA Polemik pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir. Dewan Pe
POLITIK
JAKARTA Polemik terkait isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo kembali memanas. Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyampaikan pesan e
POLITIK
JAKARTA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak umat Islam untuk menjaga adab dan kehormatan AlQur&039an menyusul kasus dua wa
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk tetap berpedoman pada aturan dalam
POLITIK
JAKARTA Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkapkan bahwa negosiasi tingkat tinggi antara Iran dan Amerika Serikat berlangsu
INTERNASIONAL
OlehHabiburokhmanPERNYATAAN Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya bahwa ada fenomena inflasi pengamat ada benarnya. Banyak se
OPINI
SINGAPURA Harga minyak mentah dunia melonjak tajam pada perdagangan Asia, Senin (13/4/2026), seiring meningkatnya ketegangan geopolitik
EKONOMI
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Angkatan Laut AS untuk memulai blokade di Selat Hormuz setelah negosiasi den
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia, pada Minggu malam (12/4/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam ra
NASIONAL