Seleksi Ulang Jabatan Dirjen Imigrasi, Eks Kabais Pertanyakan Nasib Kandidat Sebelumnya: Apakah Prosesnya Batal?

JAKARTA – Pemerintah resmi membuka kembali seleksi jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pengumuman ini memunculkan pertanyaan di kalangan publik terkait status proses seleksi sebelumnya, yang telah melahirkan tiga kandidat terbaik.

Baca Juga:

• THM Blue Night Masih Beroperasi di Bulan Ramadan, HMI Binjai Desak Penertiban: Jika Ditemukan Pelanggaran, Harus Ditutup!

Melalui laman resmi imigrasi.go.id, pendaftaran seleksi terbuka ini ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, serta pihak non-ASN yang memenuhi persyaratan.

Mekanisme seleksi terbuka sejatinya bagian dari penerapan sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menekankan transparansi, kompetensi, dan profesionalisme.

Namun, pembukaan seleksi ulang menimbulkan pertanyaan publik.

Sebelumnya, tiga nama yang menonjol dari proses seleksi adalah Yuldi Yusman, Ibnu Ismoyo, dan Ahmad Purbaja, yang berhasil melewati rangkaian tahapan mulai dari administrasi, asesmen kompetensi, wawancara, hingga pemeriksaan rekam jejak.

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto menekankan pentingnya penjelasan terbuka dari pemerintah.

Menurut Soleman, proses seleksi yang telah melalui berbagai tahapan panjang tidak seharusnya berakhir tanpa kejelasan.

"Masyarakat berhak mengetahui apakah hasil seleksi sebelumnya batal, ditunda, atau tetap menjadi pertimbangan pemerintah. Tanpa penjelasan, publik bisa mempertanyakan kepastian hukum proses tersebut," ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Soleman juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran negara yang telah dialokasikan untuk proses seleksi sebelumnya.

Ia menilai Badan Kepegawaian Negara (BKN) seharusnya turut memberikan penjelasan terkait pembukaan seleksi ulang agar prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum tetap terjaga.

Pembukaan seleksi yang juga membuka kesempatan bagi TNI dan Polri menimbulkan diskursus mengenai arah kebijakan kelembagaan dalam sistem penegakan hukum administratif.

Sebab, Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan administrasi, tetapi juga memiliki kewenangan penegakan hukum melalui PPNS yang menangani pelanggaran keimigrasian.

Soleman menyarankan, jika seleksi ulang dianggap perlu, tahapan sebelumnya tetap dijadikan pertimbangan.

Asesmen kompetensi, pemeriksaan kesehatan, dan pengujian ulang sebaiknya menggunakan lembaga dan fasilitas yang sama, agar penilaian konsisten dan adil bagi seluruh peserta.

Baca Juga:

• Rekaman CCTV Jadi Kunci, Kompolnas Telusuri Kasus Remaja Tertembak Polisi di Makassar

"Publik tidak menolak seleksi terbuka, tetapi butuh penjelasan logis dan transparan terkait alasan pembukaan ulang, kesesuaian dengan prinsip kepastian hukum, serta penggunaan anggaran negara," tegasnya.

Dengan kondisi ini, masyarakat menanti jawaban resmi dari pemerintah, sekaligus memastikan tata kelola manajemen ASN berjalan profesional dan akuntabel.*

(ad)

THM Blue Night Masih Beroperasi di Bulan Ramadan, HMI Binjai Desak Penertiban: Jika Ditemukan Pelanggaran, Harus Ditutup!

Rekaman CCTV Jadi Kunci, Kompolnas Telusuri Kasus Remaja Tertembak Polisi di Makassar

Bocoran dari Menpora! John Herdman Bidik Dua Pemain Eropa Baru untuk Dinaturalisasi ke Timnas Indonesia, Siapa Mereka?

Terkuak! Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen Warnai Proyek Rp 500 Miliar Lapangan Merdeka Medan

Pemko Binjai Gelar Safari Ramadan ke 37 Masjid dan Mushola, Wali Kota Amir Hamzah Serahkan Bantuan dan Serap Aspirasi

Ulama dan Tokoh Masyarakat Hadiri Bukber Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Ada Mamah Dedeh hingga Buya Yahya