Istana Belum Ganti Dua Wamen Tersangkut Kasus, Mensesneg Sebut Masih Tunggu Evaluasi Kebutuhan
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi posisi dua wakil menteri (wame
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyoroti praktik pelaksanaan forum internasional Board of Peace (BoP) di tengah konflik Timur Tengah yang memanas akibat serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran.
Dalam keterangan pers di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, JK menilai ide BoP sangat positif untuk upaya perdamaian global, namun praktiknya terkadang bertentangan dengan tujuan awal forum.
"Sebenarnya ide BoP itu ide yang bagus. Siapa pun upaya kita untuk perdamaian selalu baik. Cuma kita harus melihat praktiknya bagaimana. Jangan kita baru bikin BoP tapi baru satu minggu sudah menyerang berperang dengan negara lain," ujar JK, Sabtu (7/3).Baca Juga:
JK menekankan perlunya evaluasi dan koreksi terhadap implementasi BoP agar misi perdamaian tidak sekadar menjadi simbol belaka.
Menurutnya, praktik forum harus selaras dengan tujuan awalnya, terutama terkait isu Palestina.
"Makna BoP jadi bertentangan dengan niatnya. Jadi penting menjalankan misinya sesuai awalnya. Tapi kenyataannya tidak kan? Maka perlu koreksi terhadap BoP," tegas JK.
Saat ditanya apakah Indonesia perlu mundur dari BoP, JK menilai keputusan itu tergantung perkembangan beberapa bulan ke depan.
Ia menekankan dukungan terhadap forum jika benar-benar mampu menciptakan perdamaian, khususnya bagi Palestina.
"Kalau BoP bisa membuat kedamaian di Palestina, oke kita dukung. Ada tujuh negara Islam yang tentunya ingin begitu," ujar JK.
JK juga menyoroti praktik BoP terkait hak veto negara adidaya, yang dinilai dapat menghambat upaya perdamaian.
"Jadi ujian terakhir ialah cara mendamaikan Palestina dengan memberikan pengakuan kepada Palestina. Kalau tidak, hanya mendukung Israel ya buat apa," tambahnya.
Pernyataan JK ini sekaligus menjadi catatan bagi forum internasional untuk menyesuaikan tindakan nyata dengan misi perdamaian yang diusung, bukan hanya simbol formalitas diplomatik.*
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi posisi dua wakil menteri (wame
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pemerintah baru bergerak atau baru menggelar rapat ko
POLITIK
BEIJING Reaktor fusi Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) milik China kembali menjadi sorotan dunia setelah berhasil menca
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyoroti status kelengkapan berkas perkara (P21) dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Pres
HUKUM DAN KRIMINAL