Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut positif inisiatif Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penguatan peran pers dalam konteks HAM.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, di Jakarta, Kamis (12/3/2026), mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.
Menurut Anrico, pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar penting pembangunan peradaban yang menghormati hak asasi manusia.Baca Juga:
"Penguatan perspektif HAM dalam kerja jurnalistik sangat penting, agar pemberitaan sensitif terhadap korban dan kelompok rentan," ujarnya.
Anrico menegaskan media memiliki peran strategis dalam membangun literasi publik terkait HAM, mendorong transparansi, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara.
Ia menekankan, kemerdekaan pers merupakan bagian dari hak asasi yang harus dijamin negara. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan wajib tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik dan standar profesionalisme.
Selain itu, PWI menyoroti perlunya perlindungan bagi wartawan, terutama ketika meliput isu sensitif seperti konflik sosial atau dugaan pelanggaran HAM.
Sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan HAM, PWI berkomitmen meningkatkan kapasitas wartawan melalui pelatihan, diskusi, dan kerja sama dengan berbagai lembaga.
Organisasi wartawan tertua di Indonesia ini juga menegaskan siap memperkuat jurnalisme berperspektif HAM, khususnya dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kelompok rentan, konflik sosial, dan isu keadilan.
"PWI siap menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat sipil dalam mempromosikan nilai HAM, tanpa mengurangi independensi pers," kata Anrico.
Peluncuran Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia oleh Kementerian HAM pada Rabu (12/4/2026) diharapkan menciptakan ruang dialog terbuka antara pemerintah dan komunitas pers.
Program ini juga bertujuan mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung kemerdekaan pers serta perlindungan lebih kuat bagi wartawan.
Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan, media memiliki peran penting dalam mengampanyekan pembangunan HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Sementara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyebut jurnalis juga berperan sebagai pembela HAM, mendorong advokasi bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.
Dengan dukungan ini, PWI menekankan bahwa pembangunan peradaban HAM tidak dapat terlepas dari keberadaan pers yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab.*
(ad)
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL