Mulai Berlaku! ASN Tanjungbalai Dilarang Gunakan Vape, Terlibat Narkoba, dan Judol
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/11030 yang melarang aparatur sipil negara (ASN)
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Program ambisius pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai kendala.
Dalam acara Pencanangan Pembangunan Hunian di Manggarai, Jakarta, Senin (16/3), Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa progres program perumahan ini masih terjebak dalam level "omon-omon" alias No Action Talk Only.
Ungkapan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran terkait lambatnya pencapaian program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.Baca Juga:
"Presiden tanya kenapa kok program perumahan agak lambat. Saya jelaskan tentu saja ada masalah birokrasi, kementerian perumahan kan kementerian baru, baru satu tahun," ujar Hashim dalam sambutannya, merespons kekhawatiran Presiden Prabowo atas lambatnya pelaksanaan proyek besar ini.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, memilih untuk tetap kalem menanggapi sentilan tersebut.
Ara menegaskan bahwa upaya keras sedang dilakukan untuk mempercepat program tersebut, dan salah satunya adalah dengan terbitnya Keputusan Menteri PKP (Kepmen PKP) yang dijadwalkan pada akhir Maret.
Kepmen baru ini akan mengatur skema pembiayaan rumah susun subsidi (rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan harapan dapat meningkatkan jumlah unit rumah yang terjangkau.
"Kita harus bekerja lebih keras lagi. Kita harus berusaha lebih keras lagi," ujar Ara, Selasa (17/3/2026), memberikan sinyal kuat bahwa penyelesaian masalah ini menjadi prioritasnya.
Namun, meski demikian, program ini tak lepas dari masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya, termasuk skema pembiayaan yang belum maksimal.
Dalam lima tahun terakhir, pembiayaan rumah susun melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercatat hanya mencapai 140 unit—angka yang jauh dari target program 3 juta rumah.
Dengan backlog nasional mencapai lebih dari 9,6 juta unit rumah, Ara menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam penyediaan hunian vertikal subsidi.
Tantangan nyata lainnya adalah koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) yang masih terkendala, terutama dalam hal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan masalah pajak seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang masih membebani pengembangan properti di tingkat daerah.
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/11030 yang melarang aparatur sipil negara (ASN)
PEMERINTAHAN
PALUTA Perbaikan ruas jalan HutaimbaruSipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Sumatera U
EKONOMI
MEDAN Suasana Car Free Day (CFD) di kawasan Kota Tua Kesawan, Medan, Minggu (28/6/2026), berlangsung lebih semarak dari biasanya. Selain
PEMERINTAHAN
LANGKAT Memperingati 10 Muharam 1448 Hijriah yang dikenal sebagai Lebaran Anak Yatim, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Langkat, Datok A
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran kalangan akademisi dalam membantu pemerintah menghadapi berbagai tantangan
NASIONAL
JAKARTA Menghapus chat WhatsApp secara tidak sengaja menjadi pengalaman yang sering dialami banyak pengguna. Padahal, pesan yang terhapu
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap jaringan peredaran narkotika internasional Thailan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan,
PENDIDIKAN
ACEH BESAR Kecamatan Lhok Nga, Kabupaten Aceh Besar, kembali menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang banyak dikunjungi wisataw
PARIWISATA
JAKARTA Kabar gembira bagi para pemain FC Mobile. EA Sports kembali membagikan sederet kode redeem terbaru yang dapat ditukarkan dengan
ENTERTAINMENT