Jelang Idulfitri, Harga Pangan Melampaui HET? Produsen Bisa Dikenakan Sanksi Pidana
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku produsen yang menjual kebutu
EKONOMI
Ara berharap sistem data yang lebih presisi melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) akan mempermudah penentuan siapa saja yang berhak menerima bantuan rumah subsidi.
Sistem By Name By Address yang akan diterapkan memungkinkan pemerintah untuk mengetahui secara akurat siapa yang membutuhkan rumah, berapa penghasilannya, dan berapa kapasitas cicilannya.
Dengan target ambisius untuk membangun 50.000 unit rusun subsidi pada tahun ini, Ara juga mengungkapkan beberapa terobosan dalam penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu kebijakan baru adalah tenor cicilan hingga 30 tahun, yang memberikan waktu lebih panjang bagi MBR untuk menyicil rumah.
Selain itu, bunga flat 6 persen akan diberlakukan agar cicilan tetap terjangkau sepanjang masa tenor, dengan tambahan masa tenggang (grace period) yang memungkinkan MBR tidak perlu membayar cicilan hingga unit rumah siap dihuni.
Untuk menekan harga jual rumah, Ara juga menyebutkan bahwa kementerian telah melakukan konsolidasi aset lahan, termasuk hibah lahan 30 hektar dari Lippo Group, serta pemanfaatan tanah rampasan dari kasus korupsi yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung dan KPK.
Namun, tantangan besar tetap ada. Tanpa dukungan dari Pemda untuk memperlancar proses perizinan dan pembebasan pajak, target 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah bisa terancam gagal tercapai.
Program 3 juta rumah yang bertujuan untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia masih menghadapi banyak rintangan, baik dari segi birokrasi maupun koordinasi dengan pemerintah daerah.
Namun, dengan adanya terobosan baru yang melibatkan data lebih presisi dan skema pembiayaan yang lebih ramah bagi MBR, pemerintah berharap bisa segera mengatasi masalah tersebut dan memenuhi target yang telah ditetapkan.*
(km/ad)
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku produsen yang menjual kebutu
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/1/HK.01.03/MP/2026 untuk mengatur pelaksanaan keg
PARIWISATA
MEDAN Menyambut mudik Lebaran 2026, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak memberikan solusi bagi warga yang khawatir terha
NASIONAL
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polri untuk mengungkap akt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan pasokan komoditas pangan strategis atau sembako untuk perayaan Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah dalam kond
EKONOMI
MEDAN Seorang pria berinisial MF (41), yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan 19, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Senyum bahagia dan tawa ceria mengisi lantai 3 Ramayana Teladan, Medan, saat 400 anak yatim dan dhuafa memilih pakaian Lebaran imp
PEMERINTAHAN
MEDAN Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menyediakan layanan kese
NASIONAL