Usai Gantikan Purbaya, Menkeu Suahasil Diminta Segera Bereskan Kewajiban Pembiayaan Whoosh
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Labib meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara segera memastikan penyele
EKONOMI
JAKARTA – Penetapan Idul Fitri 1447 H/2026 M berpotensi berbeda di sejumlah wilayah Indonesia.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat untuk menunggu keputusan resmi sidang isbat yang digelar pemerintah pada Kamis (19/3/2026) di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat.
Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, menjelaskan, secara hisab, ijtima' atau pertemuan bulan dan matahari terjadi pada pukul 08.25 WIB.Baca Juga:
Setelah matahari terbenam, hilal telah berada di atas ufuk, namun tingginya masih rendah, berkisar 1-2 derajat di sebagian besar wilayah Indonesia.
"Posisi hilal paling tinggi ada di Aceh, sekitar 2°51' dengan elongasi 6°09'. Secara teori ada kemungkinan terlihat, tetapi sangat tipis," kata Kiai Cholil.
Indonesia menggunakan metode imkanur rukyat MABIMS, standar penentuan awal bulan Hijriyah yang disepakati Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Menurut kriteria ini, tinggi hilal minimal 3° dan elongasi 6,4° agar dianggap memungkinkan terlihat. Dengan tinggi hilal di Aceh yang masih sedikit di bawah kriteria, penentuan awal Syawal tetap menunggu hasil rukyat di lapangan dan keputusan Sidang Isbat pemerintah.
Berbeda dengan PP Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada 20 Maret 2026, PP Persis memilih 21 Maret 2026.
MUI menegaskan seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan pemerintah terkait awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah sesuai Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004.*
(oz/dh)
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Labib meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara segera memastikan penyele
EKONOMI
DELI SERDANG Sapu lidi asal Sumatera Utara semakin diminati pasar Asia. Nilai ekspor komoditas tersebut sepanjang 2026 hingga awal Septe
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menerima audiensi dan silaturahmi Himpunan Mahasiswa Islam
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima audiensi perwakilan PT Hijau Surya Biotechindo untuk membahas peluang kerja sama
PEMERINTAHAN
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggar
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengapresiasi peran Karang Taruna Kabupaten Batu Bara dalam menjalankan kegiatan sosial da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perkembangan teknologi digital mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan mengakses berbagai pelayanan. Informasi yang se
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum optimal untuk mendukung pembangu
NASIONAL
JAKARTA Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan proses rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) p
POLITIK
JAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto membantah pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Men
NASIONAL