JAKARTA – Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Kaban, menilai bahwa terlalu besar "cost" atau biaya yang harus ditanggung jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diturunkan di tengah jalan.
Menurutnya, semua elemen bangsa, dari kalangan elit politik hingga masyarakat luas, harus bersatu mendukung pemerintah dalam mengatasi berbagai krisis yang disebabkan oleh dampak perang Teluk, yang kini telah memperburuk kondisi energi dan ekonomi Indonesia.
"Jangan sampai krisis energi dan ekonomi yang kita hadapi kini diikuti dengan krisis kepercayaan kepada pemerintah. Semua anak bangsa harus bersatu untuk memastikan bahwa pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik hingga akhir masa jabatannya pada 2029," kata MS Kaban dalam pernyataan persnya di Binjai, Sumatera Utara, pada Selasa (24/3/2026).Baca Juga:
MS Kaban menekankan bahwa sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan Prabowo, meskipun ada suara-suara kritis yang muncul terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait beberapa program strategis seperti program MBG, Koperasi Merah Putih, dan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump.
Ia mengingatkan bahwa suara-suara kritis ini tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk kebencian, melainkan sebagai kritik konstruktif yang bisa menjadi masukan untuk perbaikan.
Menurutnya, meski ada ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, penting bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan elit partai politik, tokoh organisasi, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta mahasiswa dan pemuda, untuk tetap menjaga solidaritas dan tidak memperburuk kondisi politik.
MS Kaban juga mengkritik respons yang diberikan oleh kalangan Istana terhadap suara-suara kritik yang berkembang belakangan ini.
Ia menilai bahwa respons pemerintah terhadap kritik sering kali berlebihan dan tidak menunjukkan kearifan.
"Pemerintah harus lebih bijaksana dalam menyikapi kritik. Terlalu cepat memberikan respons yang berlebihan justru bisa memperburuk suasana dan memperlihatkan kurangnya kearifan dalam menghadapi perbedaan pendapat," tambahnya.
Kaban mengingatkan bahwa meskipun program-program tertentu dapat memunculkan kontroversi, seperti yang terjadi pada Koperasi Merah Putih, yang dianggap sebagian kalangan tidak berpihak pada rakyat, hal tersebut tidak boleh menghalangi upaya pemerintah untuk menanggulangi krisis ekonomi yang semakin dalam akibat dampak global.
Kaban juga menyoroti pentingnya kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat untuk menjaga kestabilan negara dalam menghadapi tantangan yang besar ini.
Ia mengajak agar semua pihak, baik pemerintah maupun rakyat, saling mendukung demi kebaikan bangsa. Menurutnya, menjaga persatuan adalah kunci untuk melewati masa-masa sulit ini.
"Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa membiarkan ketidakpastian politik mengganggu kestabilan ekonomi dan energi kita. Kita harus bersatu, mendukung pemerintah, dan memastikan Indonesia tetap bertahan dan maju di tengah tantangan global," pungkas MS Kaban.
Pernyataan MS Kaban menegaskan bahwa untuk keluar dari krisis yang tengah dihadapi, Indonesia membutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa.
Dalam situasi krisis energi dan ekonomi ini, kestabilan politik menjadi sangat penting.
Meskipun kritik terhadap pemerintah sah-sah saja, namun dukungan dan solidaritas menjadi hal yang tak kalah penting agar pemerintahan dapat menjalankan tugasnya hingga akhir masa jabatan.*
(ad)
JAKARTA Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Kaban, menilai bahwa terlalu besar cost atau biaya yang harus ditanggung jika
NASIONAL
MEDAN Saman Kanu, mantan Sekretaris PAC PDIP Medan Polonia, menyoroti ketidakpastian yang mengelilingi kepengurusan DPC PDIP Medan, khus
POLITIK
JAKARTA Menyambut libur Idulfitri 2026, Polda Bali memastikan kesiapan penuh dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 Seluruh aspek operasio
NASIONAL
JAKARTA Tekanan global untuk mempercepat transisi energi semakin besar, seiring dengan meningkatnya emisi karbon dari sektor energi Indone
EKONOMI
BINJAI Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh pengacara Tiopan Tarigan, SH, terkait dugaan kel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah sukacita perayaan Idulfitri 1447 H yang dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, ribuan pejuang energi di PT Pertam
EKONOMI
JAKARTA Dalam era geopolitik modern, persaingan global semakin didorong oleh faktorfaktor nonkonvensional. Tidak hanya kekuatan milite
EKONOMI
JAKARTA Polemik terkait pengalihan status penahanan terhadap Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gagasan penguatan ekonomi berbasis koperasi kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya program Koperasi Merah Putih oleh pe
EKONOMI
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di s
PEMERINTAHAN
