Eks Menhut MS Kaban: Terlalu Besar "Cost" Turunkan Prabowo di Tengah Jalan, Semua Elemen Bangsa Harus Bersatu

JAKARTA – Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Kaban, menilai bahwa terlalu besar "cost" atau biaya yang harus ditanggung jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diturunkan di tengah jalan.

Menurutnya, semua elemen bangsa, dari kalangan elit politik hingga masyarakat luas, harus bersatu mendukung pemerintah dalam mengatasi berbagai krisis yang disebabkan oleh dampak perang Teluk, yang kini telah memperburuk kondisi energi dan ekonomi Indonesia.

"Jangan sampai krisis energi dan ekonomi yang kita hadapi kini diikuti dengan krisis kepercayaan kepada pemerintah. Semua anak bangsa harus bersatu untuk memastikan bahwa pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik hingga akhir masa jabatannya pada 2029," kata MS Kaban dalam pernyataan persnya di Binjai, Sumatera Utara, pada Selasa (24/3/2026).

Baca Juga:

• Transisi Energi Indonesia: Teknologi Nuklir Garam Cair Jadi Solusi untuk Ketahanan Energi Bersih

MS Kaban menekankan bahwa sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan Prabowo, meskipun ada suara-suara kritis yang muncul terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait beberapa program strategis seperti program MBG, Koperasi Merah Putih, dan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump.

Ia mengingatkan bahwa suara-suara kritis ini tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk kebencian, melainkan sebagai kritik konstruktif yang bisa menjadi masukan untuk perbaikan.

Menurutnya, meski ada ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, penting bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan elit partai politik, tokoh organisasi, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta mahasiswa dan pemuda, untuk tetap menjaga solidaritas dan tidak memperburuk kondisi politik.

MS Kaban juga mengkritik respons yang diberikan oleh kalangan Istana terhadap suara-suara kritik yang berkembang belakangan ini.

Ia menilai bahwa respons pemerintah terhadap kritik sering kali berlebihan dan tidak menunjukkan kearifan.

"Pemerintah harus lebih bijaksana dalam menyikapi kritik. Terlalu cepat memberikan respons yang berlebihan justru bisa memperburuk suasana dan memperlihatkan kurangnya kearifan dalam menghadapi perbedaan pendapat," tambahnya.

Kaban mengingatkan bahwa meskipun program-program tertentu dapat memunculkan kontroversi, seperti yang terjadi pada Koperasi Merah Putih, yang dianggap sebagian kalangan tidak berpihak pada rakyat, hal tersebut tidak boleh menghalangi upaya pemerintah untuk menanggulangi krisis ekonomi yang semakin dalam akibat dampak global.

Kaban juga menyoroti pentingnya kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat untuk menjaga kestabilan negara dalam menghadapi tantangan yang besar ini.

Ia mengajak agar semua pihak, baik pemerintah maupun rakyat, saling mendukung demi kebaikan bangsa. Menurutnya, menjaga persatuan adalah kunci untuk melewati masa-masa sulit ini.

Transisi Energi Indonesia: Teknologi Nuklir Garam Cair Jadi Solusi untuk Ketahanan Energi Bersih

Pejuang Energi Pertamina Hulu Indonesia Jaga Ketahanan Energi Nasional Selama Idulfitri, Pastikan Pasokan Tak Terhenti

Energi, Hukum, dan Kekuasaan: Ketika Selat Hormuz Menguji Batas Hukum Internasional

Budi Mulyawan: Koperasi Merah Putih Harus Kembali ke Prinsip Ekonomi Rakyat, Fokus pada Kesejahteraan Bersama, Bukan Sekadar Profit

Hadapi Geopolitik Global: Gubernur NTT Instruksikan Penghapusan Program Tidak Berdampak ke Masyarakat, Fokus pada Efisiensi Anggaran

Polri Terapkan One Way Nasional Siang Ini, Antisipasi Puncak Arus Balik Lebaran 2026