Pemko Medan Temukan Masalah Kendaraan Dinas: Pajak Belum Dibayar hingga Pengguna Tak Sesuai
MEDAN Pemerintah Kota Medan mulai menertibkan dan menata aset kendaraan dinas yang digunakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
PEMERINTAHAN
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons tudingan adanya aliran dana korupsi proyek perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan yang disebut-sebut untuk kepentingan Pilgub Sumut 2024.
Bobby mempertanyakan kronologi tuduhan tersebut, terutama terkait waktu dugaan korupsi dan pelaksanaan pemilihan gubernur.
"Coba lihat korupsinya tahun berapa? Pilgubnya tahun berapa? Jangan-jangan KPU belum tentukan jadwal Pilgubnya, mereka sudah korupsi," kata Bobby saat ditemui di Kantor KONI Sumut, Jumat (10/4/2026).Baca Juga:
Ia menilai tudingan tersebut perlu diuji secara jelas, terutama soal waktu kejadian dan aliran dana yang dimaksud.
Minta Bukti ke Penuduh
Bobby menegaskan bahwa pihak yang menyampaikan tuduhan harus mampu membuktikannya di pengadilan. Ia menyebut beban pembuktian ada pada pihak yang mengungkap dugaan tersebut.
"Tanya saja dia, korupsinya kapan? Pilgubnya kapan? Nyetornya kapan? Kalau saya diminta keterangan, ya dia dulu yang harus jelaskan dan kasih bukti," tegasnya.
Pengakuan di Persidangan
Sebelumnya, mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta DJKA Kementerian Perhubungan, Danto, dalam persidangan mengaku pernah diperintahkan untuk mengumpulkan dana.
Menurut Danto, perintah tersebut datang dari mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dana yang dikumpulkan disebut berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Presiden dan Pilgub Sumut 2024.
"Waktu itu beliau minta saya membantu Pilpres. Saya jalankan karena takut dicopot," ujar Danto di hadapan majelis hakim.
Ia menjelaskan, pengumpulan dana dilakukan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor proyek, dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah per PPK.
MEDAN Pemerintah Kota Medan mulai menertibkan dan menata aset kendaraan dinas yang digunakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
PEMERINTAHAN
MEDAN Staf Ahli Tim Penggerak PKK Kota Medan, Ny. Martinijal Zakiyuddin Harahap, mengajak anakanak membiasakan perilaku hidup bersih da
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK