Maraknya Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Tito Karnavian: Yang Milih Siapa?
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pember
NASIONAL
JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai sejumlah pernyataan pejabat Istana memperkuat kesan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersikap antikritik.
Kritik itu merespons pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebut adanya fenomena "inflasi pengamat".
Usman menyebut istilah tersebut tidak tepat dan berpotensi mereduksi peran pengamat dalam kehidupan demokrasi.Baca Juga:
Ia menilai, pengamat justru memiliki fungsi penting dalam membantu pemerintah membaca kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum secara objektif.
"Pernyataan seperti itu hanya memperkuat kesan bahwa pemerintah antikritik," kata Usman di sela diskusi Forum Intelektual Antardisiplin di Auditorium IMERI FK UI Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 13 April 2026.
Pernyataan itu merujuk pada komentar Seskab Teddy Indra Wijaya yang sebelumnya menyebut adanya "inflasi pengamat", yakni fenomena banyaknya pihak yang berkomentar tanpa latar belakang keahlian dan data yang memadai.
Teddy juga menyinggung adanya pengamat yang dianggap kerap menggiring opini publik terhadap pemerintah, termasuk sejak masa sebelum Prabowo menjabat presiden.
Namun, Usman Hamid menilai pandangan tersebut tidak berdasar. Menurut dia, tanpa peran pengamat, pemerintah akan kesulitan memperoleh perspektif kritis dari masyarakat sipil.
"Tanpa pengamat, pemerintah tidak mungkin memahami realitas sosial, ekonomi, politik, dan hukum secara objektif," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah lebih fokus menghadapi potensi tantangan ekonomi ketimbang memperdebatkan kritik dari publik.
Menurutnya, risiko krisis ekonomi perlu diantisipasi secara serius.
"Yang perlu dihadapi adalah potensi krisis ekonomi yang sudah di depan mata," kata Usman.
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pember
NASIONAL
OlehRuben Cornelius SiagianDi tengah dinamika sosial, ekonomi, dan tantangan kebangsaan yang semakin kompleks, peran organisasi kepemudaan
OPINI
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkap salah satu penyebab masih minimnya penyaluran bantuan kepada warga korban banjir
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumatera Utara menargetkan pembentukan enam de
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menekankan agar pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) tingkat Kabu
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang memanfaatkan hari libur untuk turun langsung ke desadesa dalam agenda Jelaja
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap seorang guru swasta berinisial AS, 39 tahun, dalam kasus dugaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dig
NASIONAL
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan delapan saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai sejumlah pernyataan pejabat Istana memperkuat kesan bahwa
NASIONAL