
Usai Diperiksa KPK, Eks Dirjen Binapenta Suhartono Akui Hanya Dapat 8 Pertanyaan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Pengg
Nasional
JAKARTA -Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hari ini melantik Iffa Rosita sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) masa jabatan 2022-2029. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/11/2024), dengan dihadiri sejumlah pejabat negara serta para anggota kabinet.
Pelantikan Iffa Rosita ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2024, yang mengatur tentang Pengesahan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum. Iffa Rosita menggantikan posisi Hasyim Asy’ari, yang sebelumnya diberhentikan karena pelanggaran etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Presiden Prabowo Ambil Sumpah JabatanDalam upacara pelantikan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengambil sumpah jabatan kepada Iffa Rosita, yang akan memulai tugasnya sebagai komisioner KPU yang baru. Dalam penggalan sumpah jabatan yang diucapkan, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Baca Juga:
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Presiden Prabowo, yang memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan tersebut.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Iffa Rosita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi keberhasilan Pemilihan Umum yang akan datang, termasuk Pemilu Presiden, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca Juga:
“Saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan,” lanjut Prabowo dalam sumpah jabatan tersebut.
Pergantian Komisioner KPUIffa Rosita dilantik untuk menggantikan Hasyim Asy’ari, yang diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota KPU setelah terbukti melakukan pelanggaran etik. Keputusan pemberhentian Hasyim Asy’ari dikeluarkan oleh DKPP, yang menilai bahwa ia terlibat dalam tindakan asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Belanda.
Kejadian ini telah mencoreng citra KPU, lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebagai penggantinya, Iffa Rosita diharapkan dapat membawa perubahan positif dan memperbaiki citra KPU di mata publik, terutama dalam hal integritas dan transparansi penyelenggaraan pemilu.
Hadirnya Para Pejabat NegaraAcara pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting negara, antara lain Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Juga hadir dalam kesempatan tersebut adalah Pimpinan MPR Edy Baskoro, Menteri Pangan Zulkifli Hasan, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya dari berbagai kementerian.
Pelantikan ini juga menjadi momentum penting menjelang Pemilu 2024, yang diperkirakan akan menjadi salah satu ajang demokrasi terbesar di dunia. Sebagai lembaga yang berperan vital dalam menyelenggarakan pemilu secara adil dan transparan, KPU membutuhkan komisioner-komisioner yang dapat menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu.
Tantangan ke DepanIffa Rosita, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang berkompeten di bidang hukum dan pemerintahan, akan menghadapi sejumlah tantangan besar dalam menjalankan tugasnya. Selain memperbaiki citra KPU yang sempat tercoreng akibat skandal etik, ia juga dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar, adil, dan transparan. Dalam masa jabatannya, Iffa dan rekan-rekan komisioner KPU lainnya juga diharapkan dapat memperkuat sistem pemilu digital, meningkatkan aksesibilitas pemilih, serta memastikan peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
Pelantikan Iffa Rosita ini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan KPU menghadapi Pemilu 2024 yang kian mendekat. Pemerintah, KPU, dan masyarakat bersama-sama berharap bahwa pelantikan ini dapat membawa KPU menuju era yang lebih baik, dengan pemilu yang bebas dari kecurangan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan oleh rakyat Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Pengg
NasionalJAKARTA Harapan masyarakat terhadap keringanan biaya listrik pupus setelah pemerintah memastikan bahwa diskon tarif listrik 50 persen tidak
EkonomiMEDAN Setelah lebih dari sebulan menjadi misteri, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akhirnya mengungkap identitas empat aparatur sip
Hukum dan KriminalMEDAN Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila ke80, seluruh prajurit dan PNS TNI AU Kosek I melaksanakan upacara bendera yang be
NasionalKOTA JAMBI Seorang mantan analis kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Cabang Kerinci berinisial RS (26) resmi ditetapkan sebaga
Hukum dan KriminalJAKARTA Saraf terjepit bukanlah kondisi sepele yang bisa sembuh dengan sendirinya. Dokter spesialis saraf dari DRI Clinic, dr. Irca Ahyar,
KesehatanNABIRE Sebanyak 19 narapidana (napi) melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah pada Senin (2/6/2025) sekitar pukul 11.00
Hukum dan KriminalMEDAN Kejahatan dalam penerimaan murid baru, diduga masih saja terjadi di Sumut. Paling tidak, ini ditandai terungkapnya enam orang Calo
PendidikanJAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah belah oleh provokasi
NasionalJAKARTA Pemerintah resmi membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli 2025. Keputusan ini diambil karena pr
Ekonomi