Kejagung Ungkap Kerugian Negara Kasus Samin Tan Tembus Rp17,7 Triliun
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koali
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Setelah lebih dari sebulan menjadi misteri, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akhirnya mengungkap identitas empat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang terindikasi positif narkoba berdasarkan hasil tes urine.
Dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota pada Senin (2/6/2025), Rico menyebutkan bahwa keempat ASN tersebut terdiri dari dua camat dan dua lurah, yakni:
AF, Camat Medan Johor
HS, Camat Medan Barat
EE, Lurah Petisah Hulu
HSS, Lurah Gaharu
"Keempatnya saat ini masih diperiksa secara mendalam oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara. Untuk teknisnya, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala BNNP," ujar Rico.
Rico menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi berat kepada keempat pejabat tersebut. "Sudah pasti sanksi berat, minimal pencopotan jabatan. Saya tidak mau tahu apapun alasannya, yang jelas jika hasil urinenya terindikasi narkoba, pasti kita beri sanksi," tegasnya.
Sebagai bagian dari komitmen Pemko Medan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan birokrasi, Rico menyebut bahwa tes urine lanjutan juga akan dilakukan terhadap pejabat eselon II, serta bagi para pejabat yang akan dilantik hasil lelang jabatan.
"Nanti kita lihat waktunya, tapi yang jelas ini pasti dilakukan. Tes urine akan menjadi salah satu syarat sebelum menduduki jabatan. Ini bentuk keseriusan saya," tambahnya.
BNNP: Beragam Jenis Narkoba Dikonsumsi
Sementara itu, Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Toga Habinsaran Panjaitan, menjelaskan bahwa masing-masing ASN mengkonsumsi zat yang berbeda.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koali
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi senior sekaligus deklarator Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) M Yusuf Tambunan mendorong adanya pergantian Ketua DPD
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternati
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan penyebab gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA Tim penyidik Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelang pelimpahan perkara dugaan korupsi yang menjerat Don Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Araf
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi d
EKONOMI