Survei Median: 48,9 Persen Publik Nilai Kebebasan Berpendapat di Indonesia Masih Bebas
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
MEDAN – Politisi senior sekaligus deklarator Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) M Yusuf Tambunan mendorong adanya pergantian Ketua DPD Demokrat Sumut dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan berlangsung pada 2026.
Yusuf menilai kepemimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Lokot Nasution belum mampu membawa peningkatan signifikan bagi partai. Ia menyebut terdapat sejumlah catatan yang menjadi alasan perlunya evaluasi kepemimpinan.
Salah satu sorotan yang disampaikan Yusuf yakni penurunan perolehan kursi legislatif Demokrat Sumut. Menurutnya, jumlah kursi DPRD Sumut turun dari sembilan menjadi lima kursi, sementara perolehan kursi DPR RI masih bertahan di angka tiga.Baca Juga:
"Di antaranya perolehan kursi DPRD Sumut turun dari sembilan kursi menjadi lima kursi serta DPR RI dari tiga kursi tidak bisa bertambah tetap tiga kursi. Padahal dalam janji politik saat maju calon ketua DPD, Lokot menargetkan lima kursi DPR RI," ujar Yusuf kepada wartawan, Kamis (16/7/2026).
Selain persoalan elektoral, Yusuf juga menyoroti lemahnya konsolidasi internal partai. Ia menilai komunikasi antara pengurus daerah dengan pimpinan DPD belum berjalan maksimal.
Menurutnya, aktivitas organisasi di tingkat DPD mengalami penurunan dan sebagian besar pengurus disebut tidak aktif menjalankan peran.
"Yang bisa berhubungan dengan saudara Lokot hanya orang-orang yang masuk circlenya. Bahkan ketua DPC banyak yang tidak bisa berkomunikasi dengannya," katanya.
Yusuf juga menyinggung isu hukum yang pernah dikaitkan dengan nama Lokot Nasution. Ia menyebut persoalan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih figur pemimpin partai ke depan.
Meski demikian, Yusuf menegaskan pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap setiap orang yang masih dalam proses dugaan hukum.
"Meski masih bersifat dugaan dan kita hormati asas praduga tak bersalah, tetapi alangkah baiknya calon ketua DPD mendatang jangan yang ada keterkaitan dengan dugaan kasus hukum," ujarnya.
Selain itu, Yusuf turut menyoroti persoalan transparansi penggunaan anggaran bantuan pemerintah untuk partai politik serta perpindahan kantor DPD Demokrat Sumut dari kawasan strategis di Jalan Sudirman Medan ke wilayah lain yang menurutnya menjadi catatan bagi organisasi.
Terkait figur pengganti, Yusuf menyebut terdapat sejumlah nama yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin Demokrat Sumut. Beberapa di antaranya anggota DPR RI Sabam Sinaga, anggota DPRD Sumut Armyn Simatupang, Ketua DPC Demokrat Deliserdang Ir Hj Anita Lubis, serta pengusaha Hendrik Sitompul.* (dh)
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh meminta pemerintah Indonesia membuka kantor Konsulat
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan kelompok kesejaht
EKONOMI
JAKARTA Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 51,2 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah berjalan baik. Angka ter
NASIONAL
MEDAN Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan masih menyelidiki kematian Winda Lorenza Gowasa (35), eks istri polisi yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
OlehEben E. Siadari TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di
OPINI
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Muhammad Rafi dalam perkara produksi vape yang mengandung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelibatan organisasi masyarakat atau ormas untuk membubarkan massa yang rusuh dinilai berisiko memicu konflik horizontal. Pakar
HUKUM DAN KRIMINAL