Survei Median: 48,9 Persen Publik Nilai Kebebasan Berpendapat di Indonesia Masih Bebas
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA — Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 51,2 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah berjalan baik.
Angka tersebut merupakan gabungan dari 7 persen responden yang menyebut kinerja komunikasi pemerintah sangat baik dan 44,2 persen yang menilai cukup baik.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan penilaian tersebut menunjukkan mayoritas publik masih memberikan penilaian positif terhadap komunikasi pemerintah.Baca Juga:
"Kami tanyakan ke publik, penilaian kinerja komunikasi pemerintahan juga tidak terlalu tinggi, yaitu 51,2 persen, meskipun masih di atas 50 persen," kata Hanta Yuda dalam rilis survei yang disiarkan daring melalui Poltracking TV, Senin, 31 Agustus 2026.
Namun, survei juga menunjukkan masih ada responden yang memberikan penilaian negatif.
Sebanyak 32,1 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah kurang baik.
Sementara 8,1 persen responden menyatakan kinerja komunikasi pemerintah tidak sangat baik.
Adapun 8,6 persen lainnya tidak menjawab atau tidak mengetahui.
Dalam survei yang sama, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Agustus 2026 mencapai 55,1 persen.
"Ternyata tingkat kepuasan per hari ini, per bulan Agustus, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 55,1 persen," kata Hanta.
Di sisi lain, sebanyak 40,2 persen responden mengaku kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja pemerintahan.
Meski tingkat kepuasan masih berada di atas 50 persen, angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan hasil survei sebelumnya.
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh meminta pemerintah Indonesia membuka kantor Konsulat
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan kelompok kesejaht
EKONOMI
JAKARTA Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 51,2 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah berjalan baik. Angka ter
NASIONAL
MEDAN Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan masih menyelidiki kematian Winda Lorenza Gowasa (35), eks istri polisi yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
OlehEben E. Siadari TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di
OPINI
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Muhammad Rafi dalam perkara produksi vape yang mengandung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelibatan organisasi masyarakat atau ormas untuk membubarkan massa yang rusuh dinilai berisiko memicu konflik horizontal. Pakar
HUKUM DAN KRIMINAL