Usai Jadi Saksi Dokter Tifa, Politikus PSI Dian Sandi Ngaku Bahagia: Biar Terbuka Terang Benderang
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
JAKARTA — Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 51,2 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah berjalan baik.
Angka tersebut merupakan gabungan dari 7 persen responden yang menyebut kinerja komunikasi pemerintah sangat baik dan 44,2 persen yang menilai cukup baik.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan penilaian tersebut menunjukkan mayoritas publik masih memberikan penilaian positif terhadap komunikasi pemerintah.Baca Juga:
"Kami tanyakan ke publik, penilaian kinerja komunikasi pemerintahan juga tidak terlalu tinggi, yaitu 51,2 persen, meskipun masih di atas 50 persen," kata Hanta Yuda dalam rilis survei yang disiarkan daring melalui Poltracking TV, Senin, 31 Agustus 2026.
Namun, survei juga menunjukkan masih ada responden yang memberikan penilaian negatif.
Sebanyak 32,1 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah kurang baik.
Sementara 8,1 persen responden menyatakan kinerja komunikasi pemerintah tidak sangat baik.
Adapun 8,6 persen lainnya tidak menjawab atau tidak mengetahui.
Dalam survei yang sama, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Agustus 2026 mencapai 55,1 persen.
"Ternyata tingkat kepuasan per hari ini, per bulan Agustus, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 55,1 persen," kata Hanta.
Di sisi lain, sebanyak 40,2 persen responden mengaku kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja pemerintahan.
Meski tingkat kepuasan masih berada di atas 50 persen, angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan hasil survei sebelumnya.
Pada Oktober 2025, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat sebesar 78 persen.
Angka tersebut kemudian turun menjadi 74 persen pada Maret 2026.
Tingkat kepuasan kembali turun menjadi 70 persen pada Mei 2026. Pada Juli 2026, penurunan semakin terlihat dan kemudian berlanjut pada Agustus.
"Pada bulan Mei turun sedikit di 70 persen, dan bulan Juli mengalami penurunan cukup signifikan dan terkonfirmasi di Agustus 58 persen kemudian menjadi 55,1 persen," ujarnya.
Poltracking Indonesia melakukan survei nasional pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang telah dipilih. Metode yang digunakan adalah multi-stage random sampling.
Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sesuai metodologi yang digunakan Poltracking Indonesia.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa meski mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap komunikasi dan kinerja pemerintah, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan dalam beberapa periode terakhir.* (km/ad)
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN Closing statement paling keras disampaikan Abyadi Siregar dalam Dialog Publik Benang Kusut Konflik Agraria Investasi atau Perampasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN