Menhut Raja Juli Tegaskan Hukum Karhutla Tak Boleh Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla harus dilakukan t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 51,2 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah berjalan baik.
Angka tersebut merupakan gabungan dari 7 persen responden yang menyebut kinerja komunikasi pemerintah sangat baik dan 44,2 persen yang menilai cukup baik.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan penilaian tersebut menunjukkan mayoritas publik masih memberikan penilaian positif terhadap komunikasi pemerintah.Baca Juga:
"Kami tanyakan ke publik, penilaian kinerja komunikasi pemerintahan juga tidak terlalu tinggi, yaitu 51,2 persen, meskipun masih di atas 50 persen," kata Hanta Yuda dalam rilis survei yang disiarkan daring melalui Poltracking TV, Senin, 31 Agustus 2026.
Namun, survei juga menunjukkan masih ada responden yang memberikan penilaian negatif.
Sebanyak 32,1 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah kurang baik.
Sementara 8,1 persen responden menyatakan kinerja komunikasi pemerintah tidak sangat baik.
Adapun 8,6 persen lainnya tidak menjawab atau tidak mengetahui.
Dalam survei yang sama, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Agustus 2026 mencapai 55,1 persen.
"Ternyata tingkat kepuasan per hari ini, per bulan Agustus, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 55,1 persen," kata Hanta.
Di sisi lain, sebanyak 40,2 persen responden mengaku kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja pemerintahan.
Meski tingkat kepuasan masih berada di atas 50 persen, angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan hasil survei sebelumnya.
Pada Oktober 2025, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat sebesar 78 persen.
Angka tersebut kemudian turun menjadi 74 persen pada Maret 2026.
Tingkat kepuasan kembali turun menjadi 70 persen pada Mei 2026. Pada Juli 2026, penurunan semakin terlihat dan kemudian berlanjut pada Agustus.
"Pada bulan Mei turun sedikit di 70 persen, dan bulan Juli mengalami penurunan cukup signifikan dan terkonfirmasi di Agustus 58 persen kemudian menjadi 55,1 persen," ujarnya.
Poltracking Indonesia melakukan survei nasional pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang telah dipilih. Metode yang digunakan adalah multi-stage random sampling.
Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sesuai metodologi yang digunakan Poltracking Indonesia.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa meski mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap komunikasi dan kinerja pemerintah, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan dalam beberapa periode terakhir.* (km/ad)
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla harus dilakukan t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru tidak hanya terjadi di Univers
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan keberhasilan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bergantung pad
NASIONAL
JAKARTA Keluarga mendiang Sutrimo mendesak Polda Metro Jaya mencari ponsel milik korban yang hingga kini belum ditemukan. Keluarga menil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung memeriksa tujuh orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis atau
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Naomi Sari Kristiani Harefa, adik Iman Harefa, membantah tudingan di media sosial yang menyebut dirinya diduga terlibat dalam kema
HUKUM DAN KRIMINAL
MALUKU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menetapkan eks Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabessy sebagai tersangka
LABUHANBATU SELATAN Dua pejabat senior Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Saripuddin dan Hj. Agustina Nasution, memasuk
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH)
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin melakukan penanaman perdana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pola kemitraan sekaligus tan
PERTANIAN AGRIBISNIS