Polda Aceh dan Pesantren Oemar Diyan Perkuat Sinergi, Dorong Literasi dan Pembinaan Karakter Santri
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi jajaran Yayasan Pendidikan Isl
NASIONAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mengganti pimpinan Bea Cukai yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
"Bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti," tegas Prabowo di hadapan anggota dewan.Baca Juga:
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya membangun institusi pemerintahan yang profesional, kuat, dan bersih dari praktik korupsi. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan ekonomi, tetapi juga harus menyentuh kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
"Kita harus bertekad membangun pemerintah yang kuat, profesional, yang tidak korupsi. Kita sama-sama jaga semua," ujarnya.
Prabowo juga mengingatkan seluruh jajaran kabinet agar tidak bekerja lamban maupun santai dalam menghadapi persoalan negara. Ia meminta seluruh pejabat pemerintah memiliki pola kerja cepat dan berorientasi pada solusi.
Dalam pidatonya, Prabowo sempat menyinggung istilah bahasa Sunda untuk menggambarkan budaya kerja birokrasi. Ia menilai pemerintah tidak boleh memiliki mentalitas "kumaha engké wae" atau berpikir menunda persoalan.
Sebaliknya, menurut dia, pemerintah harus memiliki semangat "engké kumaha", yakni mencari solusi dan langkah cepat dalam menyelesaikan persoalan rakyat.
"Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang 'kumaha engké wae'. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh 'engké kumaha', bukan 'kumaha engké'," tegasnya.
Pernyataan Prabowo tersebut menjadi sorotan karena menandai dorongan kuat pemerintah terhadap reformasi birokrasi dan pembenahan lembaga strategis, termasuk sektor kepabeanan dan perpajakan.*
(dw/dh)
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi jajaran Yayasan Pendidikan Isl
NASIONAL
MEDAN Penanganan laporan dugaan intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalistik yang dialami jurnalis Deddy Irawan kembali dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keputusan DPR RI menyetujui Nuzran Johar sebagai Ketua Ombudsman RI dinilai bukan sekadar blunder hukum. Lebih dari itu, dianggap se
POLITIK
BOGOR Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi teknis rencana penetapan Alur Pelayaran Masuk Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memberikan dukungan langsung kepada kontingen Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai yang me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan putusan bebas dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga K
PERISTIWA
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 58 tahun, dan seorang pria berinisial AM, 22 tahun, dijerat dengan Pasal 46
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di
PERISTIWA