Prabowo Tertibkan Ekspor SDA, Menperin: Tidak Ada Lagi Transfer Pricing
JAKARTA Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui
EKONOMI
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mengganti pimpinan Bea Cukai yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
"Bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti," tegas Prabowo di hadapan anggota dewan.Baca Juga:
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya membangun institusi pemerintahan yang profesional, kuat, dan bersih dari praktik korupsi. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan ekonomi, tetapi juga harus menyentuh kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
"Kita harus bertekad membangun pemerintah yang kuat, profesional, yang tidak korupsi. Kita sama-sama jaga semua," ujarnya.
Prabowo juga mengingatkan seluruh jajaran kabinet agar tidak bekerja lamban maupun santai dalam menghadapi persoalan negara. Ia meminta seluruh pejabat pemerintah memiliki pola kerja cepat dan berorientasi pada solusi.
Dalam pidatonya, Prabowo sempat menyinggung istilah bahasa Sunda untuk menggambarkan budaya kerja birokrasi. Ia menilai pemerintah tidak boleh memiliki mentalitas "kumaha engké wae" atau berpikir menunda persoalan.
Sebaliknya, menurut dia, pemerintah harus memiliki semangat "engké kumaha", yakni mencari solusi dan langkah cepat dalam menyelesaikan persoalan rakyat.
"Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang 'kumaha engké wae'. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh 'engké kumaha', bukan 'kumaha engké'," tegasnya.
Pernyataan Prabowo tersebut menjadi sorotan karena menandai dorongan kuat pemerintah terhadap reformasi birokrasi dan pembenahan lembaga strategis, termasuk sektor kepabeanan dan perpajakan.*
(dw/dh)
JAKARTA Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui
EKONOMI
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyepakati perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan UndangUndang (RUU
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan berdam
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah pada perdagangan Rabu (20/5/2026). Pelemahan pasar
EKONOMI
JAKARTA CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan pembentukan PT Danantara Sumber
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dokter spesialis mata Faraby Martha mengungkap kondisi terkini penglihatan aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang menjadi korban pe
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kini semakin dihormati di mata dunia internasional. Bahkan, sejumlah negara di
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang belakangan terus
EKONOMI
SOLO Panglima Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, menemui mantan Presiden RI Joko Widodo di kediam
NASIONAL