PT Duri Rejang Berseri Hadapi PKPU, Kuasa Hukum Kreditur Minta Pengadilan Kabulkan Permohonan
JAKARTA Kuasa hukum para pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hadi Yanto, SH, MH, CLA, meminta majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah resmi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Pernyataan itu disampaikan Said Iqbal saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjelang pelantikan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Senin, 8 Juni 2026.
"Tentu nanti saya hanya memberikan banyak masukan kepada Presiden bila diminta maupun tidak diminta dan membuat analisis kebijakan," kata Said.Baca Juga:
Said menjelaskan keputusannya bergabung dalam lingkaran pemerintahan telah melalui diskusi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta sejumlah organisasi buruh lainnya.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai strategi "berjuang dari dalam" untuk memperjuangkan kepentingan kelas pekerja.
"Secara platform perjuangan, keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru mendorong kami untuk bersama-sama memberikan masukan dan menjaga keseimbangan," ujarnya.
Meski kini menjadi bagian dari struktur pemerintahan, Said menegaskan dirinya tetap akan menjaga sikap kritis terhadap kebijakan ketenagakerjaan.
Ia menyebut peran barunya tidak akan menghilangkan fungsi kontrol dari gerakan buruh.
"Saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa yang diperjuangkan kaum buruh. Secara demokratis, tidak akan mengurangi daya kritis kami," kata dia.
Salah satu agenda utama yang akan ia dorong adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi prioritas penting dalam memperkuat perlindungan buruh di Indonesia.
"RUU Ketenagakerjaan menjadi prioritas," ujarnya singkat.
JAKARTA Kuasa hukum para pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hadi Yanto, SH, MH, CLA, meminta majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryanti Deyang mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan membentuk Dewan Pengarah yang
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa dana operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan langkah awal kepemimpinannya adalah melakukan efisiensi angga
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menuntut terdakwa M. Eslo Simanjuntak dengan pidana penjara selama tiga tahun dalam per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut polemik pasangan suami istri yang meminta bantuan biaya pengobatan anaknya di RS M
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto se
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen pemerintah kota untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama i
PEMERINTAHAN
MEDAN Ambruknya 12 tower transmisi listrik di Sumatera Utara kembali memicu pemadaman bergilir di Medan dan sejumlah wilayah sekitarnya.
PERISTIWA