Klasemen Akhir Grup B Piala AFF U-19 2026: Thailand Sempurna ke Semifinal, Malaysia Tersingkir Dramatis
MEDAN Persaingan di Grup B Piala AFF U19 2026 resmi berakhir. Timnas Thailand U19 memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah me
OLAHRAGA
JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu pesan yang disampaikannya adalah pentingnya pertumbuhan ekonomi yang dibarengi pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya kaum buruh.
Said Iqbal mengatakan dirinya akan segera menyampaikan berbagai laporan, masukan, dan analisis kebijakan kepada Presiden melalui koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
"Beberapa hal akan kami sampaikan kepada Presiden terkait kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Indonesia," ujar Said Iqbal usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).Baca Juga:
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen harus diiringi dengan distribusi kesejahteraan yang adil dan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pandangannya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu, melainkan harus mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat luas.
"Pertumbuhan harus diimbangi redistribusi kekayaan yang merata dan kesetaraan kesempatan. Kalau bahasa sederhana kami, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami," tegasnya.
Said Iqbal menjelaskan, terdapat tiga aspek utama yang akan menjadi fokus dalam memberikan saran dan analisis kebijakan kepada Presiden. Ketiga aspek tersebut meliputi kepastian kerja, kepastian pendapatan, serta jaminan sosial bagi pekerja.
Menurutnya, tiga faktor tersebut merupakan fondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang.
Selain itu, Said Iqbal juga menyoroti pentingnya mewujudkan upah layak bagi pekerja. Ia menilai perlindungan terhadap buruh migran Indonesia juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.
"Kami akan memberikan gagasan, saran, dan analisis kebijakan terkait kesejahteraan buruh, termasuk persoalan upah layak dan perlindungan pekerja migran Indonesia," katanya.
Untuk memperkuat masukan yang akan diberikan kepada Presiden, Said Iqbal mengaku akan menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan sejumlah kementerian terkait.
Ia berharap keberadaannya sebagai Penasihat Khusus Presiden dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan kalangan pekerja dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.*
MEDAN Persaingan di Grup B Piala AFF U19 2026 resmi berakhir. Timnas Thailand U19 memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah me
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Selasa (9/6/2026). Berdasa
EKONOMI
JAKARTA Persaingan smartphone kelas menengah semakin ketat pada Juni 2026. Berbagai produsen menghadirkan perangkat 5G dengan chipset Sn
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memulai perdagangan Selasa (9/6/2026) dengan tren positif. Bursa saham Indonesia dibuka mengu
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi melimpahkan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, beserta barang bukti kepad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada para duta besar (dubes) negara sahabat karena terlambat menerima S
NASIONAL
JAKARTA Harga cabai rawit merah masih menjadi komoditas pangan dengan harga tertinggi di tingkat pedagang eceran nasional. Berdasarkan d
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur menggelar Apel Kebangsaan Sabuk Kamtibmas sebagai upaya memperkuat sinergi s
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan perkara yang menyeret Bupati Muara Enim, Edison, dalam operasi tangkap tanga
HUKUM DAN KRIMINAL