Iran Tutup Selat Hormuz, Ketegangan Timur Tengah Kembali Memuncak
TEHERAN Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz untuk seluruh lalu lintas kap
INTERNASIONAL
BLITAR – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai menguatnya tuntutan Reformasi Jilid II yang disuarakan mahasiswa dalam berbagai aksi demonstrasi belakangan ini tidak terlepas dari meluasnya peran TNI dan Polri di ranah sipil.
Menurut Hasto, salah satu semangat utama Reformasi 1998 adalah memisahkan secara tegas fungsi militer, kepolisian, dan pemerintahan sipil. Karena itu, keterlibatan TNI dan Polri di luar tugas pokoknya dinilai bertentangan dengan cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
"Pemisahan TNI dan Polri merupakan amanat reformasi. Keduanya memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang tidak semestinya masuk terlalu jauh ke wilayah politik maupun jabatan sipil," kata Hasto, dikutip Selasa 16Juni 2026.Baca Juga:
Hasto menjelaskan, TNI memiliki tanggung jawab utama menjaga pertahanan negara dari berbagai ancaman, sementara Polri berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Oleh karena itu, menurut dia, kedua institusi tersebut seharusnya tetap fokus menjalankan mandat yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan.
Ia menilai perluasan peran TNI dan Polri di sektor sipil berpotensi menghidupkan kembali praktik yang pernah terjadi pada masa Orde Baru, sebuah kondisi yang justru menjadi alasan lahirnya gerakan Reformasi 1998.
Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyinggung munculnya istilah "negara poco-poco" yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurut dia, istilah tersebut lahir dari kekhawatiran sebagian kalangan terhadap arah demokrasi dan pelaksanaan agenda reformasi di Indonesia.
"Reformasi diperjuangkan untuk menghadirkan demokrasi, supremasi hukum, serta pemisahan yang jelas antara kekuatan militer, kepolisian, dan pemerintahan sipil. Karena itu, berbagai perkembangan saat ini memunculkan kritik dari masyarakat," ujarnya.
Selain menyoroti isu tersebut, Hasto mengatakan PDI Perjuangan akan meneruskan berbagai aspirasi mahasiswa melalui Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan perluasan peran TNI dan Polri, tetapi juga menyangkut sejumlah kebijakan pemerintah lainnya.
Beberapa isu yang turut menjadi perhatian mahasiswa antara lain evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih (KMP). Menurut Hasto, seluruh masukan tersebut perlu mendapat ruang dalam proses pengambilan kebijakan negara.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu membuka diri terhadap kritik dan masukan publik sebagai bagian dari proses demokrasi. Menurut dia, kekuasaan yang sehat adalah kekuasaan yang bersedia mendengar suara masyarakat, termasuk kritik yang disampaikan secara terbuka.
"Kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan," kata Hasto.*
(k/dh)
TEHERAN Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz untuk seluruh lalu lintas kap
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) menyambut positif kebijakan pemerintah terkait penerapan anggaran m
OLAHRAGA
MEDAN Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik plastik dan mainan yang berada di Jalan Ladang, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sabtu (20
PERISTIWA
BANDA ACEH Tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil, M.I.Kom atau yang akrab disapa Om Sur, mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat A
AGAMA
MEDAN Kebakaran hebat melanda empat kapal ikan yang sedang bersandar di dermaga Jalan Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Bela
PERISTIWA
JAKARTA Pengamat politik senior Boni Hargens menilai pelibatan personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam jabatan sipil merupa
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 mencapai 5,61 persen seca
EKONOMI
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi dalam waktu dekat
EKONOMI
JAKARTA Roy Suryo berencana mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudin
HUKUM DAN KRIMINAL