BLITAR – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai menguatnya tuntutan Reformasi Jilid II yang disuarakan mahasiswa dalam berbagai aksi demonstrasi belakangan ini tidak terlepas dari meluasnya peran TNI dan Polri di ranah sipil.
Menurut Hasto, salah satu semangat utama Reformasi 1998 adalah memisahkan secara tegas fungsi militer, kepolisian, dan pemerintahan sipil. Karena itu, keterlibatan TNI dan Polri di luar tugas pokoknya dinilai bertentangan dengan cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
"Pemisahan TNI dan Polri merupakan amanat reformasi. Keduanya memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang tidak semestinya masuk terlalu jauh ke wilayah politik maupun jabatan sipil," kata Hasto, dikutip Selasa 16Juni 2026.Baca Juga:
Hasto menjelaskan, TNI memiliki tanggung jawab utama menjaga pertahanan negara dari berbagai ancaman, sementara Polri berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Oleh karena itu, menurut dia, kedua institusi tersebut seharusnya tetap fokus menjalankan mandat yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan.
Ia menilai perluasan peran TNI dan Polri di sektor sipil berpotensi menghidupkan kembali praktik yang pernah terjadi pada masa Orde Baru, sebuah kondisi yang justru menjadi alasan lahirnya gerakan Reformasi 1998.
Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyinggung munculnya istilah "negara poco-poco" yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurut dia, istilah tersebut lahir dari kekhawatiran sebagian kalangan terhadap arah demokrasi dan pelaksanaan agenda reformasi di Indonesia.
"Reformasi diperjuangkan untuk menghadirkan demokrasi, supremasi hukum, serta pemisahan yang jelas antara kekuatan militer, kepolisian, dan pemerintahan sipil. Karena itu, berbagai perkembangan saat ini memunculkan kritik dari masyarakat," ujarnya.
Selain menyoroti isu tersebut, Hasto mengatakan PDI Perjuangan akan meneruskan berbagai aspirasi mahasiswa melalui Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan perluasan peran TNI dan Polri, tetapi juga menyangkut sejumlah kebijakan pemerintah lainnya.
Beberapa isu yang turut menjadi perhatian mahasiswa antara lain evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih (KMP). Menurut Hasto, seluruh masukan tersebut perlu mendapat ruang dalam proses pengambilan kebijakan negara.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu membuka diri terhadap kritik dan masukan publik sebagai bagian dari proses demokrasi. Menurut dia, kekuasaan yang sehat adalah kekuasaan yang bersedia mendengar suara masyarakat, termasuk kritik yang disampaikan secara terbuka.
"Kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan," kata Hasto.*
(k/dh)
LABUSEL Status tersangka Bripka Yasir Mukhtadi Lubis alias YML (31), anggota Polri aktif yang sebelumnya ditetapkan Kejaksaan Negeri Lab
HUKUM DAN KRIMINAL
GUNUNGSITOLI Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan peningkatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatia
KESEHATAN
GUNUNGSITOLI Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution kembali berkantor di Kepulauan Nias sebagai bagian dari komitmen Pemer
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Warga RW 04, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menggelar turnamen batu
NASIONAL
KEPRI Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menggelar Latihan Terintegrasi TNI 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan p
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan kondisi keamanan nasional tetap aman dan terkendali menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Keme
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mencatat keberhasilan dalam upaya penyelamatan keuangan negara sepanjang Semester I Tah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk menindak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan 44.121 hu
NASIONAL
MEDAN Lebih dari dua dekade, Jaipah harus menjalani kehidupan di rumah yang atap dan dindingnya kerap bocor. Setiap hujan turun, ia dan
PEMERINTAHAN
