Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang Sebelum Aksi, Sore Harinya Bertemu Wapres Gibran

JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, menjadi sorotan setelah mengakui menerima sejumlah uang tunai sebelum aksi mahasiswa yang digelar di kawasan Istana Negara pada 15 Juni 2026.

Pengakuan tersebut disampaikan Abdi dalam sebuah video yang beredar dan memicu perhatian publik. Dalam keterangannya, ia menyebut uang tersebut diberikan dengan tujuan agar mahasiswa tidak menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara.

"Perkara uang itu saya diberi cash agar tidak turun ke Istana Negara, tetapi teman-teman tetap turun," ujar Abdi dalam video yang beredar, dikutipSelasa (23/6/2026).

Baca Juga:

• Rektor Unsoed dan Mahasiswa Satu Suara! Tolak MBG dan Koperasi Merah Putih

Abdi mengaku sebelumnya sempat menerima berbagai tawaran dana dari sejumlah pihak menjelang aksi. Namun, menurutnya, aksi mahasiswa tetap berlangsung sesuai rencana meskipun terdapat pemberian uang yang diterimanya.

Ia juga menyebut dana tersebut diklaim berasal dari pihak yang menginginkan aksi mahasiswa tidak dilakukan, baik di kawasan Istana Negara maupun DPR RI. Meski demikian, mahasiswa tetap melaksanakan aksi sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Dalam pengakuannya, Abdi turut menyinggung adanya keterlibatan sejumlah alumni Fakultas Hukum UBK dalam proses penyaluran dana tersebut. Ia menyebut pembagian uang baru dilakukan setelah aksi berlangsung.

Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi dari kalangan mahasiswa dan civitas akademika kampus. Sejumlah pihak meminta adanya klarifikasi lebih lanjut terkait pengakuan yang disampaikan Ketua BEM FH UBK tersebut.

Diketahui, setelah aksi mahasiswa berlangsung di kawasan Medan Merdeka Selatan, Abdi bersama sejumlah perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara pada hari yang sama.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, khususnya terkait sektor pendidikan dan kebijakan fiskal nasional.

Salah satu tuntutan yang disampaikan yakni meminta evaluasi dan audit terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk penggunaan anggaran pada sektor tertentu. Mahasiswa juga mendorong agar efisiensi anggaran dapat dialihkan untuk mendukung biaya operasional pendidikan tinggi sehingga akses pendidikan menjadi lebih terjangkau.

Hingga kini, pengakuan Ketua BEM FH UBK tersebut masih menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Belum ada keterangan resmi dari pihak yang disebut dalam pengakuan tersebut terkait pernyataan yang beredar.* (dw/dh)

Rektor Unsoed dan Mahasiswa Satu Suara! Tolak MBG dan Koperasi Merah Putih

Demo di DPRD Sumut Memanas! Ketua DPRD Tak Muncul, Mahasiswa Robek Surat Sakit dan Robohkan Gerbang

Ribuan Mahasiswa PMII Demo di DPR RI, Tuntut Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Pemkab Asahan Sambut KKN-PPM UGM, 24 Mahasiswa Siap Mengabdi di Tiga Desa

Tutup IMM Expo 2026, Wali Kota Medan Soroti Peran Mahasiswa yang Kritis dan Kreatif

Yusril Janji Bawa Aspirasi Mahasiswa ke Prabowo, MBG dan Harga BBM Jadi Perhatian