JAKARTA — Polemik dugaan penerimaan uang oleh sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) terus menjadi sorotan.
Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK, Muhammad Abdimaludin, dimintai klarifikasi oleh mahasiswa terkait pengakuannya menerima uang sebesar Rp20 juta setelah aksi demonstrasi yang berujung pada pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Klarifikasi tersebut berlangsung dalam forum yang digelar di Kampus UBK, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026) malam.Baca Juga:
Forum dihadiri mahasiswa, sejumlah pejabat kampus, dosen, serta perwakilan organisasi kemahasiswaan.
Salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Na'ilah Panrita Hartono, mengungkapkan bahwa dalam forum tersebut muncul perbedaan keterangan mengenai asal-usul uang yang diterima.
Menurut Na'ilah, pada awal diskusi disebutkan uang berasal dari seseorang yang meminta agar titik aksi dipindahkan.
Namun pada akhir forum, muncul penjelasan bahwa uang tersebut berasal dari seseorang yang disebut bernama A'an.
"Karena ada perbedaan keterangan, kami mempertanyakan sebenarnya uang itu berasal dari siapa," kata Na'ilah, Selasa (23/6/2026).
Forum klarifikasi digelar setelah muncul tuntutan dari mahasiswa yang meminta transparansi kepada pengurus BEM yang sebelumnya bertemu dengan Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden.
Na'ilah mengatakan forum sempat berlangsung alot karena Muhammad Abdimaludin tidak hadir sejak awal kegiatan.
Mahasiswa yang hadir kemudian meminta agar yang bersangkutan datang langsung untuk memberikan penjelasan terkait isu yang telah beredar di lingkungan kampus.
Saat hadir dalam forum tersebut, Abdimaludin menjelaskan kronologi penerimaan uang yang menurut keterangannya diberikan agar aksi mahasiswa tidak dilakukan di depan Istana Negara dan dipindahkan ke Gedung DPR RI.
JAKARTA Dewan Pers menilai belum adanya perlindungan terhadap hak ekonomi karya jurnalistik dapat berdampak serius pada integritas pers
NASIONAL
JAKARTA Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta mengakui bahwa Ketua BEM Fakultas Hukum, Muhammad Abdi Maludin, menerima uang sebesar Rp20
PERISTIWA
PANIAI Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Mobile RIPNG Gobang VIII Yonif 2 Marinir menggelar patroli humanis di wilayah Enarotali, K
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Pemprov S
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe bersama j
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dalam kasus dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah dakwaan jaksa penuntut um
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka Sony Sonjaya (SS), mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah memperluas uji coba sistem digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Kota Medan menja
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menangkap seorang bandar narkoba asal Kabupaten Labuhanbatu yang jug
HUKUM DAN KRIMINAL
