"Dia menjelaskan kronologinya tentang dia dapat uang, sejumlah uang, yang menurut keterangannya ditujukan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara, tetapi dipindahkan ke DPR RI," ujar Na'ilah.
Namun rencana tersebut tidak terlaksana dan aksi mahasiswa tetap berlangsung di kawasan Istana Negara.
Dalam forum itu, Abdimaludin disebut mengakui menerima uang tersebut.
Pengakuan tersebut memicu reaksi dan kekecewaan sejumlah mahasiswa yang mempertanyakan integritas organisasi kemahasiswaan.
Menurut Na'ilah, Abdimaludin menjelaskan bahwa dana sebesar Rp20 juta dibagikan kepada tujuh orang.
Ia disebut menerima Rp6 juta, sementara sisanya dibagikan kepada beberapa pengurus organisasi mahasiswa dan pihak lain yang namanya disebut dalam forum.
Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang disebut menerima aliran dana tersebut.
Sebagai tindak lanjut, mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan kepada pihak kampus.
Salah satu tuntutan utama adalah pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa guna mengusut dugaan penerimaan uang tersebut secara transparan.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pihak-pihak yang diduga terlibat membuat pernyataan terbuka, mengakui perbuatannya, serta mengundurkan diri dari jabatan organisasi kemahasiswaan apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Mahasiswa mengaku telah memberikan tenggat waktu kepada pihak kampus untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Sementara itu, dalam video yang beredar di media sosial, Muhammad Abdimaludin mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta sebagai koordinator aksi.
JAKARTA Dewan Pers menilai belum adanya perlindungan terhadap hak ekonomi karya jurnalistik dapat berdampak serius pada integritas pers
NASIONAL
JAKARTA Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta mengakui bahwa Ketua BEM Fakultas Hukum, Muhammad Abdi Maludin, menerima uang sebesar Rp20
PERISTIWA
PANIAI Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Mobile RIPNG Gobang VIII Yonif 2 Marinir menggelar patroli humanis di wilayah Enarotali, K
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Pemprov S
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe bersama j
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dalam kasus dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah dakwaan jaksa penuntut um
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka Sony Sonjaya (SS), mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah memperluas uji coba sistem digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Kota Medan menja
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menangkap seorang bandar narkoba asal Kabupaten Labuhanbatu yang jug
HUKUM DAN KRIMINAL
