MEDAN — Pemerintah memperluas uji coba sistem digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial).
Kota Medan menjadi salah satu daerah yang ikut dalam tahap perluasan program tersebut, setelah sebelumnya lebih dulu diterapkan di Kabupaten Banyuwangi.
Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, mengatakan sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses pengajuan bantuan sosial sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran.Baca Juga:
"Lewat Portal Perlinsos ini, masyarakat sangat mudah untuk mengajukan permohonan bansos seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai). Jadi bisa langsung ajukan sendiri lewat HP Android," kata Khoiruddin, Selasa (23/6/2026).
Meski aksesnya dibuat lebih mudah, ia menegaskan ada syarat utama yang harus dipenuhi masyarakat, yakni kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang sudah aktif.
Menurutnya, aktivasi IKD dapat dilakukan di layanan administrasi kependudukan terdekat, seperti kantor camat maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan.
"Kami mengimbau masyarakat untuk mengaktivasi IKD-nya dulu. Setelah IKD aktif, baru masyarakat bisa masuk dan mengakses Portal Perlinsos melalui link perlinsos.kemensos.go.id," ujar Khoiruddin.
Ia menjelaskan, Portal Perlinsos merupakan sistem yang dibangun melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, hingga Dewan Ekonomi Nasional.
Sistem ini juga terhubung secara real-time dengan berbagai instansi, seperti BPJS, PLN, Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memvalidasi data penerima bantuan.
"Semua datanya include dan digodok dalam satu sistem itu. Jadi, tidak bisa main-main lagi. Data langsung masuk ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan pusat yang menentukan kelayakannya," tegasnya.
Melalui sistem ini, masyarakat juga dapat memantau status pengajuan bansos secara langsung.
Setiap proses akan muncul dalam bentuk notifikasi bertahap, mulai dari pengajuan hingga status akhir penerimaan.
JAKARTA Dewan Pers menilai belum adanya perlindungan terhadap hak ekonomi karya jurnalistik dapat berdampak serius pada integritas pers
NASIONAL
JAKARTA Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta mengakui bahwa Ketua BEM Fakultas Hukum, Muhammad Abdi Maludin, menerima uang sebesar Rp20
PERISTIWA
PANIAI Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Mobile RIPNG Gobang VIII Yonif 2 Marinir menggelar patroli humanis di wilayah Enarotali, K
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Pemprov S
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe bersama j
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dalam kasus dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah dakwaan jaksa penuntut um
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka Sony Sonjaya (SS), mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah memperluas uji coba sistem digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Kota Medan menja
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menangkap seorang bandar narkoba asal Kabupaten Labuhanbatu yang jug
HUKUM DAN KRIMINAL
