Herry Dahana: Dukungan Kritis dan Pengawasan Publik Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

JAKARTA – Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap optimistis sekaligus aktif mengawal pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Herry, kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kesediaan memberikan masukan yang objektif serta mendukung program-program yang dinilai bermanfaat bagi kepentingan rakyat.

"Tidak ada bangsa yang menjadi maju hanya karena pandai mengkritik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu mengawal pemerintah, memberikan masukan yang objektif, serta mendukung setiap kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat," ujar Herry dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Produk Lokal Medan Go Nasional Lewat Galeri Dekranasda

Herry menilai Indonesia saat ini berada dalam fase penting menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, perjalanan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, persaingan geopolitik, perkembangan teknologi yang pesat, perubahan iklim, hingga persoalan ketahanan pangan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, dan memiliki daya saing sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Menurut Herry, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai program strategis yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan, mempercepat hilirisasi industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu program yang menjadi perhatian publik saat ini adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Herry menilai beragam tanggapan terhadap program tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

"Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar. Namun alangkah baiknya jika setiap kebijakan dinilai secara objektif berdasarkan tujuan, pelaksanaan, hasil yang dicapai, serta bukti-bukti yang tersedia," katanya.

Ia menjelaskan bahwa program makan bergizi bagi anak sekolah bukanlah kebijakan baru di dunia.

Sejumlah negara seperti Jepang, Finlandia, Brasil, India, dan Korea Selatan telah menerapkan program serupa sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, manfaat program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesehatan, kualitas pendidikan, kesiapan belajar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal.

Herry juga mengutip data World Food Programme (WFP) yang menyebut sekitar 466 juta anak di 107 negara telah menerima manfaat program makan sekolah sebagai bagian dari investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia.

"WFP menyebut program makan sekolah sebagai salah satu investasi sosial yang memiliki manfaat luas bagi pembangunan sumber daya manusia apabila dikelola secara efektif," ujarnya.

Meski demikian, Herry menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah.

Program tersebut juga membutuhkan tata kelola yang profesional, transparansi anggaran, pengawasan yang kuat, ketepatan sasaran, serta evaluasi yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, masyarakat dinilai memiliki peran penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa.

"Peran masyarakat bukan sekadar mendukung atau menolak, tetapi ikut mengawal agar program benar-benar memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa," tegasnya.

Lebih lanjut, Herry mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjaga persatuan dan semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.

Menurutnya, keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dan menjaga stabilitas sosial.

"Indonesia membutuhkan energi untuk membangun, bukan energi untuk saling menjatuhkan. Program sebesar apa pun tidak akan berhasil tanpa persatuan bangsa," katanya.

Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak berarti mengabaikan berbagai kekurangan yang masih ada.

Sebaliknya, masyarakat tetap harus kritis dengan pendekatan yang objektif dan konstruktif demi kepentingan bersama.

"Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Kita mendukung agar setiap program yang baik berhasil, sekaligus mengawal dan memberikan masukan agar yang masih kurang dapat diperbaiki," ujarnya.

Herry menilai demokrasi yang sehat harus dibangun melalui kritik yang objektif, dialog yang bermartabat, serta semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan nasional.

"Indonesia Emas 2045 bukan hanya cita-cita pemerintah, melainkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama memastikan setiap langkah pembangunan membawa manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.* (ad)

Rico Waas Dorong Produk Lokal Medan Go Nasional Lewat Galeri Dekranasda

Program Prioritas Prabowo Terancam? Kementerian PKP Butuh Rp24,87 Triliun tetapi Hanya Dapat Rp1,5 Triliun

CNG 3 Kg Bakal Gantikan LPG? Segera Diproduksi Juli 2026, Bahlil Pastikan Tabung Aman dari Risiko Ledakan

KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat Ubah Hasil Audit Muara Enim Jadi WTP, Sejumlah Dokumen Disita

2 Tahun Warga Keluhkan Jalan Tanah Abang-Galang yang Rusak Parah, Bobby Nasution: Perbaikan Dimulai Pekan Depan

Bobby Nasution Usul Enam BUMD Sumut Dimerger, Target Jadi Tiga atau Empat Perusahaan Lebih Kuat