JAKARTA –Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk komisi-komisi di DPR RI, akan dilakukan setelah terbentuknya susunan kabinet Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (20/10/2024).
“Setelah kita mendengarkan kabinet oleh Presiden Prabowo, kita akan teruskan dengan komisi dan AKD di DPR,” ujar Puan, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara struktur pemerintah dan lembaga legislatif.
Puan tidak memberikan rincian mengenai jumlah komisi yang akan dibentuk, namun menegaskan bahwa jumlah AKD di DPR akan disesuaikan dengan jumlah kementerian dalam kabinet Prabowo. “Menyesuaikan dengan berapa jumlah kabinet yang diumumkan oleh Presiden Prabowo,” tambahnya.
Baca Juga:
Sebelumnya, DPR RI telah menyepakati penambahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pada periode 2024-2029, jumlah komisi DPR akan bertambah dari 11 menjadi 13. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar pada Selasa (15/10/2024).
Dalam rapat tersebut, Puan yang memimpin acara menjelaskan bahwa pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi telah mengadakan pertemuan pada tanggal 14 Oktober 2024. Hasil dari pertemuan tersebut adalah keputusan untuk menambah dua komisi baru. “Telah menyepakati penambahan jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi, yaitu Komisi 1 sampai dengan Komisi 13,” terangnya.
Baca Juga:
Saat Puan meminta persetujuan dari peserta rapat untuk penambahan jumlah komisi, peserta dengan serentak menjawab, “Setuju.” Tanggapan positif ini menunjukkan dukungan anggota DPR terhadap langkah-langkah yang akan diambil untuk memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan.
Dengan langkah ini, DPR RI berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga legislatif, terutama dalam mengawal dan mendukung agenda-agenda pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Penambahan komisi diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi representasi aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang akan datang.
(N/014)
JAKARTA Sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghadiri sidang lanjutan perkara suap pergantian antarwaktu (PAW) ang
Politik
MEDAN Akademisi dan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menyatakan bahwa putusan
Opini
SUMUT Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka hari ini melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Suma
Pemerintahan
ASAHAN Seorang tahanan kasus narkoba berinisial LS (23) yang ditahan di Polres Asahan melaporkan dua oknum polisi ke Propam Polda Sumut ata
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, memberikan sebuah hadiah simbolis yang menggemaskan kepada Bobby Kertanegara, kucing k
Nasional
MEDAN Setelah sempat anjlok ke bawah Rp 30.000 per kilogram, harga daging ayam potong kini kembali melonjak. Berdasarkan pantauan dari Pusa
Ekonomi
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melonjak signifikan sebesar Rp 25.000 per gram pada Jumat (16/5/2025). Ki
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah
Pemerintahan
PALANGKA RAYA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan keprihatinannya atas tuntutan 15 tahun penjara terhadap Muhammad Har
Hukum dan Kriminal
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang resmi meluncurkan layanan Call Center Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 dan Public
Pemerintahan