Pigai Desak Usut Tuntas Kematian 5 Calon Manajer Kopdes, Tegaskan Tak Boleh Ada Pembiaran

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta kasus meninggalnya lima calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) diusut secara menyeluruh. Menurutnya, setiap kematian harus mendapat perhatian serius dan tidak boleh diabaikan.

Pigai menegaskan, proses penyelidikan harus dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti meninggalnya para peserta selama mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Ia menilai pencarian keadilan bagi korban tetap harus berjalan meski pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

"Kalau saya, kematian ini harus diusut. Tidak bisa dibiarkan. Tidak boleh diabaikan," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Peringatan Harganas ke-33, Wagub Sumut Tegaskan Ketangguhan Keluarga Jadi Kunci Hadapi Disrupsi Global

Menurut Pigai, setiap nyawa yang hilang memiliki nilai yang sama sehingga negara wajib memastikan penyebab kematian tersebut dapat diketahui secara jelas.

"Harus dicari mengapa mereka meninggal, apa penyebabnya, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi," katanya.

Ia juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh, pemantauan, hingga penyelidikan terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran yang diikuti para calon manajer Kopdes Merah Putih.

Pigai menegaskan, apabila nantinya ditemukan adanya unsur kelalaian atau tindakan pihak tertentu yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka proses hukum harus ditegakkan.

"Tidak boleh dibiarkan. Kalau ada orang yang menyebabkan kematian orang lain karena kelalaian atau sebab lainnya, maka harus diproses sesuai hukum," tegasnya.

Meski demikian, Pigai mengatakan pihaknya belum menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tersebut. Kementerian HAM saat ini masih melakukan pengumpulan data dan pendalaman fakta.

"Saya baru memerintahkan staf untuk melakukan pengecekan. Setelah hasilnya ada, baru kami melihat apakah terdapat unsur pelanggaran HAM atau tidak," ujarnya.

Diketahui, sebanyak lima calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran di sejumlah satuan TNI di berbagai daerah. Kelima korban masing-masing bernama Yonanda Muhammad Taufik, Anisya Musyarofah, Novia Ramadani Sitorus, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik dan mendorong berbagai pihak meminta evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan dalam Program SPPI agar kejadian serupa tidak kembali terulang.* (k/dh)

Peringatan Harganas ke-33, Wagub Sumut Tegaskan Ketangguhan Keluarga Jadi Kunci Hadapi Disrupsi Global

Roy Suryo Siapkan Bukti Video Penangkapan, Akan Dibuka di Sidang Praperadilan

Sekda Aceh Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I LAN RI, Siapkan Pemimpin Birokrasi yang Adaptif

IHSG Dibuka di Zona Merah, Saham BBCA hingga BBRI Jadi Beban Indeks Pagi Ini

Azan Berkumandang Tanpa Henti Selama 24 Jam di Seluruh Dunia? Ini Penjelasannya

Ketua PWM Aceh Ucapkan Selamat kepada Pengurus PWNU Aceh Periode 2026–2031, Tegaskan Pentingnya Sinergi Umat