Empat Gebrakan Sudaryono Usai Dilantik Jadi Kepala BGN

JAKARTA – Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 22 Juli 2026.

Politikus Partai Gerindra yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) itu langsung memaparkan sejumlah langkah strategis untuk membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono menyatakan akan memperkuat tata kelola lembaga, meningkatkan transparansi, memperketat pengawasan, serta memastikan program MBG berjalan sesuai sasaran.

Baca Juga:

• Satgas PRR Desak Pemda Aceh Segera Serap Dana Rp1,652 Triliun untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana

Berikut empat langkah utama yang menjadi fokus kepemimpinan Sudaryono di BGN.

1. Digitalisasi Tata Kelola dan Transparansi Anggaran

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah memperbaiki sistem tata kelola anggaran dan operasional MBG melalui digitalisasi.

Menurut Sudaryono, sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan persoalan transparansi.

"Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang," kata dia di Istana Negara, Rabu (22 Juli 2026).

Ia mengakui masih terdapat persoalan tata kelola dalam pelaksanaan program MBG yang perlu segera dibenahi.

"Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi, ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program," ungkapnya.

2. Tetap Libatkan TNI dan Polri

Sudaryono juga memastikan unsur TNI dan Polri tetap dilibatkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut dia, pelibatan berbagai pihak dibutuhkan agar distribusi program berjalan efektif.

"Saya cek. Menurut saya begini. Intinya itu sama seperti di pertanian yang saya alami dulu. Melibatkan semua pihak," katanya saat ditemui wartawan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Ia menilai kerja sama lintas sektor akan mempercepat pelaksanaan program di lapangan.

"Kemarin ada yang tanya ke saya, 'Ya sudah kalau begitu tentara sama polisi tidak usah bantu.' Ya sudah, nanti saya kerahkan mahasiswa tidak pakai gaji, mau tidak? Tidak mau," tambahnya.

Sudaryono menegaskan kebijakan tersebut tetap akan diterapkan selama masa kepemimpinannya.

"Jadi intinya saya tidak ingin berkomentar lebih jauh. Intinya adalah bagaimana semua pihak caranya agar barang ini bisa terlaksana dengan baik. Sasarannya jelas. Anak-anak cukup gizi, aman. Dan kemudian berdampak kepada ekonomi lokal," tegas Sudaryono.

3. Buka Ruang Pengawasan dari Swasta dan Masyarakat

Langkah berikutnya adalah memperkuat sistem pengawasan melalui pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) BGN dan membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal.

Menurut Sudaryono, semakin banyak pihak yang ikut mengawasi, semakin besar peluang mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program.

"Tentu saja kita sih intinya kerja benar. Ada Dewan Pengawas, menurut saya, lebih baik. Ada Dewan Pengawas, ditambah pengawas-pengawas swasta," kata dia di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Ia juga mengajak media dan masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program.

"Anda semua ini kan boleh juga jadi pengawas. Kalau ada hal-hal yang enggak benar, ya boleh untuk dilaporkan," tambahnya.

4. Terapkan Sistem Reward dan Punishment

Sudaryono mengatakan akan menerapkan sistem penghargaan dan sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan hasil evaluasi di lapangan.

Melalui inspeksi mendadak (sidak), BGN akan menilai kepatuhan setiap SPPG terhadap standar keamanan pangan, kualitas gizi, dan prosedur operasional.

"Kita akan perbaiki, akan kita tegur, kalau memang tidak bisa diperbaiki, kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga," katanya dalam agenda inspeksi mendadak (sidak) SPPG di Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/7/2026).

Ia menegaskan petugas maupun SPPG yang tidak disiplin akan diberikan sanksi, sedangkan unit yang menjalankan tugas dengan baik akan memperoleh penghargaan.

"Mungkin kalau SPPG-nya bandel, SPPG-nya enggak disiplin, SPPG-nya atau petugasnya enggak disiplin, petugasnya enggak bagus, ya kita mesti menghentikan. Kita harus berani. Yang bagus kita reward, yang jelek kita mesti kasih punishment juga," tambahnya.

Sudaryono menegaskan seluruh langkah tersebut bertujuan memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat.* (bb/ad)

Satgas PRR Desak Pemda Aceh Segera Serap Dana Rp1,652 Triliun untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana

Aturan Baru Program Bedah Rumah Segera Terbit, Syarat Penerima Bantuan Akan Dipermudah

Bobby Nasution Akhirnya Buka Suara soal Walk Out dari Paripurna DPRD Sumut

KKSU 2026 Resmi Dibuka, Bobby Nasution Dorong UMKM Sumut Tembus Pasar Global dan Tarik Investor

Usai Mundur dari Kepala BGN, Rumah Nanik S Deyang Terlihat Dijaga Ketat Sejumlah Orang

Apa Itu Londo Ireng? Ucapan Prabowo yang Kini Ramai Dibahas Publik