India Bangun 40 Juta Rumah dalam 12 Tahun, Prabowo Tertarik Pelajari Tekniknya

BATANG — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mempelajari berbagai strategi pembangunan perumahan dari negara lain untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu negara yang menjadi perhatian Prabowo adalah India.

Menurutnya, India berhasil membangun sekitar 40 juta rumah bagi rakyatnya dalam kurun waktu 12 tahun atau rata-rata sekitar 3 juta rumah setiap tahun.

Baca Juga:

• PAD Sumut Tembus 50 Persen, Bapenda Optimistis Target Rp6,9 Triliun Tahun 2026 Tercapai

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam agenda Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Prabowo mengatakan capaian pemerintah dalam sektor perumahan saat ini patut diapresiasi.

Namun, ia menyadari kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia masih sangat besar sehingga diperlukan terobosan baru.

"Kita merencanakan, kita sedang mempelajari cara-cara yang lebih inovatif. Kita akan belajar dari pengalaman beberapa negara. Kita kalau bangsa kita mau bangkit transformasi, kita tidak boleh malu dari bangsa siapapun," kata Prabowo.

Presiden menilai pengalaman India dalam membangun rumah dalam jumlah besar dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia.

Ia menyebut ada teknik tertentu yang bisa dikaji dan kemungkinan diterapkan sesuai kondisi dalam negeri.

"Saya tertarik. Ada pengalaman sebagai contoh pengalaman bangsa India, mereka mampu membuat rumah, 40 juta rumah dalam 12 tahun. Jadi kira-kira 3 juta rumah setahun. Ini kita pelajari bagaimana caranya, ada teknik-teknik tertentu dan ini bisa kita coba," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah juga tetap akan mempertahankan metode pembangunan yang sudah terbukti berjalan baik.

Ia menegaskan berbagai cara, baik inovasi baru maupun pendekatan lama yang efektif, akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan akad massal tersebut menjadi bagian dari percepatan Program Tiga Juta Rumah yang bertujuan memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 62.000 debitur mengikuti akad KPR rumah subsidi dari berbagai wilayah Indonesia.

Sebanyak 200 debitur hadir langsung di Perumahan Puri Delta City Side, Batang, sedangkan 61.800 debitur lainnya mengikuti secara daring dari 36 provinsi melalui 43 bank penyalur FLPP.

Prasetyo menegaskan kegiatan akad massal bukan hanya seremoni penandatanganan kredit, tetapi menjadi tanda bahwa rumah yang dibangun sudah siap dimiliki dan dihuni masyarakat.

Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan menawarkan bunga rendah tetap hingga akhir tenor, uang muka ringan, serta cicilan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hingga 21 Juli 2026, sebanyak 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah mendapatkan pembiayaan FLPP dengan tingkat keterhunian rumah mencapai 93,35 persen.

Pemerintah menargetkan hingga akhir 2026 sebanyak 75.000 unit rumah FLPP sudah dihuni masyarakat di sedikitnya 77 kabupaten dan kota.

Untuk memperkuat pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran FLPP 2026 melalui alokasi DIPA sebesar Rp25,1 triliun, ditambah pengembalian pokok Rp10,4 triliun serta saldo awal Rp1,6 triliun.

Selain masyarakat berpenghasilan rendah di sektor formal, pemerintah juga mulai memperluas akses KPR bagi pekerja sektor informal.

Salah satunya melalui kerja sama antara BP Tapera dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk agar mitra pengemudi ojek daring dan pekerja informal lainnya memiliki kesempatan mendapatkan pembiayaan rumah.

Melalui percepatan pembangunan perumahan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memiliki hunian yang layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor properti dan industri pendukungnya.* (bi/ad)

PAD Sumut Tembus 50 Persen, Bapenda Optimistis Target Rp6,9 Triliun Tahun 2026 Tercapai

Pemprov Sumut Perkuat SP4N Lapor, OPD Diminta Lebih Cepat Tindaklanjuti Aduan Masyarakat

Pemprov Sumut Dorong Perguruan Tinggi Jadi Penghasil Inovasi untuk Jawab Tantangan Pembangunan

Tukin TNI dan Kemenhan Naik, Istana: Guru, Dosen, dan Nakes di Daerah 3T Juga

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Turun, Istana: Pemerintah Bekerja Bukan untuk Mengejar Survei

Rupiah Menguat ke Rp18.055 per Dolar AS, Ini Faktor Pemicunya