MEDAN — Advokat Ir. Pahala Sitorus, SH, MH, MM menilai semangat utama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bukan sekadar memberikan hukuman, melainkan menghadirkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi.
Menurut Pahala, roh KUHP baru adalah memanusiakan manusia, bukan hanya berorientasi pada pemidanaan atau memasukkan seseorang ke dalam penjara.
Pernyataan tersebut disampaikan Pahala saat memberikan tanggapan terkait kasus dugaan penganiayaan yang menyeret oknum anggota DPRD Kota Medan berinisial AT, Jumat (31/7/2026).Baca Juga:
Pahala menyarankan agar aparat penegak hukum mempertimbangkan mekanisme restorative justice (RJ) apabila memang telah terjadi perdamaian antara pihak terlapor dan korban.
"Jika memang benar ada perdamaian antara kedua belah pihak dan korban sudah mencabut perkara atau pengaduan, maka saran saya untuk apa polisi harus ngeyel atau memaksakan peristiwa ini masuk ke pengadilan untuk menghukum pihak yang sudah berdamai," kata Advokat Pahala Sitorus.
Menurutnya, secara hukum perkara tersebut memang masih dapat dilanjutkan meskipun telah ada kesepakatan damai.
Namun, penyidik memiliki ruang untuk mempertimbangkan penerapan restorative justice sesuai dengan ketentuan dalam KUHP baru.
Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 466 dan 471 KUHP baru, penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi salah satu pilihan dalam proses hukum.
Pahala mengatakan apabila penyidik tetap melanjutkan perkara hingga tahap berikutnya, pihak AT masih memiliki kesempatan mengajukan restorative justice pada tingkat kejaksaan.
Bahkan, apabila tidak diterima, mekanisme tersebut masih dapat diajukan kembali saat proses persidangan.
Namun, Pahala menegaskan dirinya tidak dapat memastikan apakah terdapat hal lain di balik penetapan tersangka terhadap AT karena dirinya bukan kuasa hukum tersangka dan belum melihat secara lengkap kronologi perkara.
"Saya tidak bisa memastikan apakah ada sesuatu yang tidak 'beres' di balik penetapan tersangka AT dan berlanjutnya kasus ini. Sebab, saya bukan PH tersangka dan belum melihat secara pasti kronologi peristiwa," ujarnya.
PANGKALPINANG Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, akhirnya bebas setelah menjalani hukuman empat bulan di Lapas Perempua
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim SAR gabungan belum menemukan lima jurnalis dan tiga awak speedboat Arupadhatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda hingga h
PERISTIWA
MUARA SABAK BARAT Polres Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), Jambi, menyalurkan bantuan sekitar 6.000 liter air bersih kepada warga yan
NASIONAL
JAKARTA Sidang perdana pakar telematika Roy Suryo dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke7
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membuat aplikasi yang memungkinkan sekolah memberikan penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pe
NASIONAL
JAKARTA Seorang perwira menengah Polri berinisial Kombes F yang bertugas di lingkungan Bareskrim Polri dilaporkan oleh warga negara Mala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkap kondisi kliennya setelah mengetahui perbedaan agama turut dicantumkan dalam
ENTERTAINMENT
OlehFirdaus ArifinPERGANTIAN Menteri Keuangan selalu melampaui urusan administratif. Di balik pembacaan sebuah keputusan presiden tersimpan
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, sebagai tersangka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq setelah politikus Partai Golkar itu terjaring operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
