Kepuasan Publik Turun, Rocky Gerung Ramal Prabowo Bakal Bongkar Kabinet

"Kedua, menteri yang disorot karena ada kegaduhan misalnya karena isu mutasi di internal kementerian dan atau lain sebagainya," katanya.

"Ketiga, kementerian yang dikait-kaitkan dengan indikasi persoalan hukum. Mesti sejauh ini tak ada bukti apa pun, tapi isu semacam ini sudah terlampau menimbulkan kegaduhan," tambahnya.

Menurut Adi, kinerja menteri yang kurang optimal berpotensi memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintahan secara keseluruhan.

"Sangat mendesak untuk evaluasi kinerja menteri kan jelang 2 tahun pemerintahan. Sebenarnya, kepuasaan publik atas kinerja personal Presiden Prabowo sebenarnya masih tinggi."

"Namun, jika ditanya secara umum soal kinerja pemerintahan mungkin saja menurun, itu bisa terjadi karena faktor kinerja menteri yang tak perform dan tak maksimal bahkan hanya timbulkan kegaduhan. Itu artinya, citra kinerja menteri yang tak oke, malah jadi merembet ke pemerintah," ujarnya.

Di tengah berbagai spekulasi tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo belum membahas rencana reshuffle kabinet.

Menurut dia, apabila nantinya ada perubahan susunan kabinet, kemungkinan hanya untuk mengisi posisi yang saat ini masih kosong.

"Kalaupun mohon maaf ya kalaupun misalnya ada (reshuffle), barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," kata Prasetyo, Kamis (30/7/2026).

Ia mencontohkan posisi Wakil Menteri Pertanian yang kosong setelah Sudaryono dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, serta jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang belum terisi.

Meski demikian, Prasetyo menegaskan Presiden belum membicarakan rencana pergantian menteri.

"Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet," katanya.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai kemungkinan reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.* (tm/ad)

Pemprov Sumut Pastikan Gaji ASN dan PPPK Aman, Tak Ada Daerah Kesulitan Bayar

Rumah Olahan Kedelai Indonesia Diresmikan di Binjai, Dorong Penguatan Ekonomi UMKM

Gus Ipul: Negara Harus Hadir Lindungi Warga Sejak Lahir hingga Lansia

Rico Waas Ingin Medan Tetap Hijau Meski 2.886 Pohon Ditebang untuk Proyek BRT Mebidang

Gerindra Optimistis Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo Kembali Naik

Mulai 1 Agustus 2026, Biaya Naturalisasi WNA Jadi WNI Naik Jadi Rp75 Juta!