Kepuasan Publik Turun, Rocky Gerung Ramal Prabowo Bakal Bongkar Kabinet

JAKARTA – Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali mengemuka.

Pengamat politik Rocky Gerung memprediksi Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat, menyusul menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan.

Namun, pemerintah membantah kabar tersebut. Istana menegaskan hingga kini belum ada pembahasan mengenai pergantian menteri.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Pastikan Gaji ASN dan PPPK Aman, Tak Ada Daerah Kesulitan Bayar

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo telah lima kali melakukan perombakan kabinet.

Reshuffle terakhir atau jilid V dilakukan pada 27 April 2026.

Berikut jadwal reshuffle Kabinet Merah Putih yang telah dilakukan:

- 19 Februari 2025
- 8 September 2025
- 17 September 2025
- Oktober 2025
- 27 April 2026

Rocky Gerung menilai evaluasi besar-besaran terhadap jajaran menteri diperlukan setelah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Dalam survei tersebut, kepuasan publik disebut turun dari 81 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

Penurunan itu dikaitkan dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

"Saya kira minggu depan bakal ada overhaul habis-habisan. Ada pembersihan yang lebih radikal, tapi mungkin dicicil sampai Oktober," kata Rocky dalam siniar Hendri Satrio di YouTube, Jumat (31/7/2026).

"Ini dugaan saya, bukan karena pembicaraan dengan seseorang," ujarnya.

Rocky juga menepis anggapan bahwa Presiden Prabowo enggan mengganti pejabat penting seperti Kapolri Listyo Sigit Prabowo maupun Panglima TNI Agus Subiyanto.

"Tidak mungkin dia takut. Dia presiden, kok. Jadi, kalau dikatakan takut, artinya ada perjanjian yang mesti dia hormati. Kalau dia langgar perjanjian itu, maka dia dianggap tidak etik. Tapi sekali lagi, perjanjian politik itu tidak boleh permanen," ujarnya.

"Kalau sudah 2 tahun, kapasitas dari mereka yang bikin perjanjian tidak memungkinkan presiden tampil secara efektif, ya mesti dibongkar perjanjian itu," sambungnya.

Rocky juga menepis prediksi bahwa Prabowo tidak akan mampu menyelesaikan masa jabatannya hingga 2029.

"Dia pasti sampai kalau dia lakukan radical break. Ganti semua. Kalau enggak diganti, minggu depan juga enggak sampai," katanya.

Menurut Rocky, setelah hampir dua tahun pemerintahan berjalan, sudah saatnya Presiden mengevaluasi menteri-menteri yang dinilai tidak lagi mampu memenuhi ekspektasi publik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai reshuffle merupakan langkah yang wajar dilakukan menjelang dua tahun pemerintahan.

Ia mengatakan evaluasi perlu dilakukan terhadap menteri yang dinilai berkinerja rendah, sering menimbulkan polemik, maupun terseret isu hukum.

"Bagus kalau isu betul jadi kenyataan. Karena memang banyak kinerja menteri tak perform, tak jelas kinerjanya apa, termasuk menteri yang blunder, dan ada kegaduhan di ruang publik," kata Adi.

Menurut Adi, sektor ekonomi menjadi perhatian utama karena paling banyak disorot masyarakat.

"Tentu sensitif kalau disebut siapa menterinya siapa yang mesti di-resuffle. Tapi ada kriteria yang layak dievaluasi. Pertama, kinerja lintas kementerian yang urusi persoalan ekonomi secara umum. Karena yang disorot publik saat ini soal kinerja ekonomi," ujarnya.

Selain itu, ia menilai kementerian yang sering memunculkan persoalan internal maupun dikaitkan dengan isu hukum juga perlu menjadi perhatian.

"Kedua, menteri yang disorot karena ada kegaduhan misalnya karena isu mutasi di internal kementerian dan atau lain sebagainya," katanya.

"Ketiga, kementerian yang dikait-kaitkan dengan indikasi persoalan hukum. Mesti sejauh ini tak ada bukti apa pun, tapi isu semacam ini sudah terlampau menimbulkan kegaduhan," tambahnya.

Menurut Adi, kinerja menteri yang kurang optimal berpotensi memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintahan secara keseluruhan.

"Sangat mendesak untuk evaluasi kinerja menteri kan jelang 2 tahun pemerintahan. Sebenarnya, kepuasaan publik atas kinerja personal Presiden Prabowo sebenarnya masih tinggi."

"Namun, jika ditanya secara umum soal kinerja pemerintahan mungkin saja menurun, itu bisa terjadi karena faktor kinerja menteri yang tak perform dan tak maksimal bahkan hanya timbulkan kegaduhan. Itu artinya, citra kinerja menteri yang tak oke, malah jadi merembet ke pemerintah," ujarnya.

Di tengah berbagai spekulasi tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo belum membahas rencana reshuffle kabinet.

Menurut dia, apabila nantinya ada perubahan susunan kabinet, kemungkinan hanya untuk mengisi posisi yang saat ini masih kosong.

"Kalaupun mohon maaf ya kalaupun misalnya ada (reshuffle), barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," kata Prasetyo, Kamis (30/7/2026).

Ia mencontohkan posisi Wakil Menteri Pertanian yang kosong setelah Sudaryono dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, serta jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang belum terisi.

Meski demikian, Prasetyo menegaskan Presiden belum membicarakan rencana pergantian menteri.

"Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet," katanya.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai kemungkinan reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.* (tm/ad)

Pemprov Sumut Pastikan Gaji ASN dan PPPK Aman, Tak Ada Daerah Kesulitan Bayar

Rumah Olahan Kedelai Indonesia Diresmikan di Binjai, Dorong Penguatan Ekonomi UMKM

Gus Ipul: Negara Harus Hadir Lindungi Warga Sejak Lahir hingga Lansia

Rico Waas Ingin Medan Tetap Hijau Meski 2.886 Pohon Ditebang untuk Proyek BRT Mebidang

Gerindra Optimistis Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo Kembali Naik

Mulai 1 Agustus 2026, Biaya Naturalisasi WNA Jadi WNI Naik Jadi Rp75 Juta!