BREAKING NEWS
Sabtu, 01 Agustus 2026

Kepuasan Publik Turun, Rocky Gerung Ramal Prabowo Bakal Bongkar Kabinet

Raman Krisna - Sabtu, 01 Agustus 2026 14:38 WIB
Kepuasan Publik Turun, Rocky Gerung Ramal Prabowo Bakal Bongkar Kabinet
Pengamat politik Rocky Gerung. (foto: Hendri Satrio Official/yt)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Rocky juga menepis anggapan bahwa Presiden Prabowo enggan mengganti pejabat penting seperti Kapolri Listyo Sigit Prabowo maupun Panglima TNI Agus Subiyanto.

"Tidak mungkin dia takut. Dia presiden, kok. Jadi, kalau dikatakan takut, artinya ada perjanjian yang mesti dia hormati. Kalau dia langgar perjanjian itu, maka dia dianggap tidak etik. Tapi sekali lagi, perjanjian politik itu tidak boleh permanen," ujarnya.

"Kalau sudah 2 tahun, kapasitas dari mereka yang bikin perjanjian tidak memungkinkan presiden tampil secara efektif, ya mesti dibongkar perjanjian itu," sambungnya.

Rocky juga menepis prediksi bahwa Prabowo tidak akan mampu menyelesaikan masa jabatannya hingga 2029.

"Dia pasti sampai kalau dia lakukan radical break. Ganti semua. Kalau enggak diganti, minggu depan juga enggak sampai," katanya.

Menurut Rocky, setelah hampir dua tahun pemerintahan berjalan, sudah saatnya Presiden mengevaluasi menteri-menteri yang dinilai tidak lagi mampu memenuhi ekspektasi publik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai reshuffle merupakan langkah yang wajar dilakukan menjelang dua tahun pemerintahan.

Ia mengatakan evaluasi perlu dilakukan terhadap menteri yang dinilai berkinerja rendah, sering menimbulkan polemik, maupun terseret isu hukum.

"Bagus kalau isu betul jadi kenyataan. Karena memang banyak kinerja menteri tak perform, tak jelas kinerjanya apa, termasuk menteri yang blunder, dan ada kegaduhan di ruang publik," kata Adi.

Menurut Adi, sektor ekonomi menjadi perhatian utama karena paling banyak disorot masyarakat.

"Tentu sensitif kalau disebut siapa menterinya siapa yang mesti di-resuffle. Tapi ada kriteria yang layak dievaluasi. Pertama, kinerja lintas kementerian yang urusi persoalan ekonomi secara umum. Karena yang disorot publik saat ini soal kinerja ekonomi," ujarnya.

Selain itu, ia menilai kementerian yang sering memunculkan persoalan internal maupun dikaitkan dengan isu hukum juga perlu menjadi perhatian.

Editor
: Mass Arie
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Pemprov Sumut Pastikan Gaji ASN dan PPPK Aman, Tak Ada Daerah Kesulitan Bayar
Rumah Olahan Kedelai Indonesia Diresmikan di Binjai, Dorong Penguatan Ekonomi UMKM
Gus Ipul: Negara Harus Hadir Lindungi Warga Sejak Lahir hingga Lansia
Rico Waas Ingin Medan Tetap Hijau Meski 2.886 Pohon Ditebang untuk Proyek BRT Mebidang
Gerindra Optimistis Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo Kembali Naik
Mulai 1 Agustus 2026, Biaya Naturalisasi WNA Jadi WNI Naik Jadi Rp75 Juta!
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru