Satgas PRR Percepat Huntap di Gayo Lues, 3.660 KK Segera Dapat Hunian Tetap

GAYO LUES – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat proses penyediaan lahan hunian tetap (huntap) bagi ribuan warga terdampak bencana di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Sebanyak 3.660 kepala keluarga (KK) menjadi prioritas dalam program pembangunan hunian permanen sebagai bagian dari pemulihan pascabencana.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Tim Monev Aceh-2 Satgas PRR pada Kamis (30/7/2026), kebutuhan lahan huntap tersebar di 15 lokasi dengan estimasi biaya pembebasan lahan mencapai Rp15 miliar.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar. Namun, masih terdapat kekurangan sekitar Rp7 miliar yang harus dipenuhi agar proses pengadaan lahan tidak menghambat pembangunan hunian tetap.

Baca Juga:

• Lahan Huntap Mulai Dipercepat, Harapan Korban Banjir Aceh Timur untuk Punya Rumah Kian Dekat

Untuk mengatasi kekurangan anggaran tersebut, Satgas PRR mengusulkan pemanfaatan sebagian dana hibah senilai Rp25 miliar yang diterima Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

"Satgas memberikan alternatif pemenuhan anggaran melalui dana hibah yang diterima oleh Pemkab Gayo Lues sebesar Rp25 miliar dari Pemkab Labuhanbatu, sehingga sisa anggaran pemenuhan lahan huntap dapat dipenuhi oleh Pemkab," tulis Ketua Tim Monev Aceh-2 Satgas PRR, Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase, dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi.

Meski demikian, penggunaan dana hibah tersebut tetap harus memperoleh persetujuan pemerintah daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

Selain memastikan ketersediaan anggaran, Satgas PRR juga meminta seluruh lahan yang akan digunakan untuk pembangunan huntap memiliki status clear and clean, baik dari sisi legalitas, kesesuaian tata ruang, maupun aspek keamanan lokasi. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun risiko baru bagi masyarakat.

Di sisi lain, hasil monitoring juga menemukan sejumlah infrastruktur yang masih membutuhkan penanganan segera. Ruas jalan penghubung Blangkejeren menuju Peureulak di Kabupaten Aceh Timur dan Blangpidie di Kabupaten Aceh Barat Daya masih mengalami kerusakan dan terputus di beberapa titik.

Empat lokasi di Kampung Kuta Lintang, Desa Tetuntun, Desa Tangsaran, dan Desa Ramung Musara juga memiliki tingkat kerawanan longsor yang tinggi pada jalur Blangkejeren-Kutacane.

Tak hanya itu, tiga jembatan strategis, yakni Jembatan Kendawi, Jembatan Perlak Gelinggang, dan Jembatan Rangka Baja di Desa Pintu Rime, Kecamatan Pining, juga memerlukan perbaikan secepatnya karena menjadi akses utama masyarakat antarkecamatan maupun antarkabupaten.

"Perbaikan ketiga jembatan tersebut sangat mendesak karena menjadi penghubung utama aktivitas masyarakat," ujar Guslin.

Satgas PRR pun mendorong koordinasi lebih erat antara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Kehutanan agar percepatan rehabilitasi dapat berjalan secara terpadu.

Lahan Huntap Mulai Dipercepat, Harapan Korban Banjir Aceh Timur untuk Punya Rumah Kian Dekat

Anggaran Rp100 Triliun Mulai Cair, 12 Kementerian Kebut Pemulihan Bencana di Sumatera

Satgas PRR Percepat Pembangunan 37.373 Hunian Tetap di Aceh, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp2 Triliun

Sekda Aceh: Huntara Capai 99 Persen, Pemerintah Kini Fokus Bangun Hunian Tetap

Tak Sekadar Bangun Rumah, 46.521 Huntap Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Satgas PRR Minta Pemda Percepat Kesiapan Lahan, Pembangunan 7.952 Hunian Tetap Korban Bencana Dimulai Tahun Ini