Prabowo Minta Pemda Pangkas Anggaran Seremoni: Lebih Baik untuk Sekolah, Rumah Sakit dan Gaji Guru

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh tingkatan pemerintahan melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas pengeluaran yang dinilai tidak produktif.

Ia menilai anggaran tersebut akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk kebutuhan masyarakat, termasuk memperbaiki sekolah, rumah sakit, serta meningkatkan kesejahteraan guru.

Prabowo menyampaikan hal itu saat menekankan pentingnya efisiensi anggaran pemerintah.

Baca Juga:

• Prabowo Bentuk PFII, Jakarta dan Bali Disiapkan Jadi Pusat Keuangan Internasional

Menurut dia, penghematan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus dilakukan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa.

Ia juga meminta seluruh pemerintahan menghilangkan praktik korupsi, penipuan, hingga mark up atau penggelembungan anggaran dalam belanja pemerintah.

"Pemerintah di semua tingkatan, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi, penipuan, mark up, penggelembungan dalam pembelanjaan," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan pemerintah perlu memperbaiki tata kelola belanja agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien," ujarnya.

Menurut Prabowo, pemerintah juga akan membentuk satu lembaga yang bertugas mengonsolidasikan seluruh pembelanjaan pemerintah.

Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti anggaran untuk kegiatan seremonial, termasuk perayaan ulang tahun kementerian.

Ia mengaku senang karena saat ini tidak lagi tersedia anggaran khusus untuk perayaan ulang tahun kementerian.

"Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ultah kementerian. Ultah kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja," katanya.

Prabowo berharap kebijakan tersebut juga diterapkan pemerintah daerah.

Ia meminta pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota tidak mengalokasikan anggaran besar untuk perayaan ulang tahun daerah.

Menurut dia, anggaran yang biasanya digunakan untuk kegiatan seremonial dapat dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak, terutama pelayanan publik dan kesejahteraan tenaga pendidik.

"Saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten/kota jangan ada anggaran untuk merayakan ultah besar-besaran. Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni, upacara-upacara," tegasnya.

Meski meminta kegiatan seremonial dikurangi, Prabowo menegaskan tidak semua kegiatan peringatan harus dihapus.

Menurut dia, upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara terpusat tetap menjadi agenda yang wajib dilaksanakan.

"Tapi kalau upacara Hari Kemerdekaan secara terpusat itu wajib," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk mengurangi belanja yang dianggap tidak produktif dan mengutamakan anggaran untuk kebutuhan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, efisiensi tersebut diharapkan dapat mendorong penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan guru.* (di/ad)

Prabowo Bentuk PFII, Jakarta dan Bali Disiapkan Jadi Pusat Keuangan Internasional

Semarak Kemerdekaan di Medan, Wali Kota Rico Waas Turun ke Jalan Bagikan Bendera Merah Putih kepada Pengendara

Saksikan Pidato RAPBN 2027, Wali Kota Medan Rico Waas Simak Delapan Prioritas Nasional

Dengarkan Pidato Presiden Prabowo, Bupati Labusel Komitmen Selaraskan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Nasional

Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden, Wabup Asahan Ajak Masyarakat Dukung Program Pemerintah

Nyaris Sepertiga Anggaran Pendidikan 2027 Rp820,9 Triliun Mengalir ke Program MBG