BNPB Desak 6 Kabupaten NTT Segera Tetapkan Status Darurat, TNI-Polri Diminta Jadi Komandan Lapangan

LABUAN BAJO - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta enam kabupaten terdampak parah gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menetapkan status darurat. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah pusat memiliki payung hukum untuk mempercepat penyaluran bantuan dan dukungan penanganan bencana.

Permintaan itu disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi yang digelar BNPB bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).

Enam daerah yang diminta segera menetapkan status darurat yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka. Pemerintah Provinsi NTT juga diminta segera menerbitkan penetapan status darurat secara resmi.

Baca Juga:

• Tiga Gempa Kuat Guncang RI dalam Sehari, BMKG Buktikan Tak Ada yang Saling Memicu

Menurut Suharyanto, kepastian status kedaruratan sangat diperlukan agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta kementerian dan lembaga terkait dapat memberikan dukungan anggaran dan bantuan teknis secara maksimal.

"Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto.

Selain penetapan status darurat, BNPB juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Pembentukan posko tersebut akan melibatkan unsur TNI dan Polri. BNPB mendorong kepala daerah dapat menunjuk personel TNI atau Polri sebagai komandan lapangan untuk mengintegrasikan penanganan di wilayah terdampak.

"Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," ujar Suharyanto.

Menurut BNPB, keberadaan posko kedaruratan diperlukan agar pergerakan tim di lapangan, penataan pengungsi, hingga distribusi logistik dapat dilakukan secara terkoordinasi dalam satu komando.

Untuk memperkuat penanganan bencana di daerah, BNPB juga membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.

Pembagian dua titik operasi tersebut dilakukan untuk mempercepat jangkauan penanganan di wilayah Flores bagian barat dan timur.

"Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama, pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengawal semua langkah penanganan bencana," kata Suharyanto.

BNPB bersama pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI-Polri, dan unsur terkait masih melakukan penanganan terhadap dampak gempa di sejumlah wilayah NTT. Percepatan penetapan status darurat diharapkan dapat memperlancar dukungan pemerintah pusat bagi masyarakat terdampak.* (d/dh)

Tiga Gempa Kuat Guncang RI dalam Sehari, BMKG Buktikan Tak Ada yang Saling Memicu

Update Gempa NTT: Korban Tewas Jadi 51 Orang, 64 Luka Berat

Prabowo Perintahkan Bantuan Bergerak Sejak Pagi, 27 Ton Logistik dan Ribuan Personel Diterjunkan ke NTT

Sehari Tiga Gempa Guncang Indonesia, Getarannya Sampai Terasa hingga Malaysia

Gempa M7,7 Guncang NTT, Dermaga Roboh dan Bandara Komodo Tetap Beroperasi Terbatas

Tsunami Capai 1,61 Meter di Reo, BMKG Ungkap Gempa M7,7 NTT Lebih Dangkal dan Merusak dari 1992