Alumni SMANSA 1990 Binjai Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Timbang Langkat
BINJAI Alumni SMANSA 1990 melalui Gerakan Satu Hati (GSH) menyerahkan bantuan kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Timbang Lang
NASIONAL
JAKARTA — Istana merespons polemik pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai upah buruh pengupas bawang sebesar Rp700 ribu per kilogram. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi meminta masyarakat tidak terpaku pada satu atau dua kalimat dalam pidato Presiden.
Hasan mengajak publik melihat substansi dan gagasan besar yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya.
"Kita pikirkan substansi dari pidato besar Presiden ya. Yang satu kalimat, dua kalimat digoreng itu saya rasa kita harus belajar untuk tidak terfokus. Itu algoritma juga itu," ujar Hasan di Istana, Jakarta, Senin (17/8/2026).Baca Juga:
Menurut Hasan, masyarakat sebaiknya tidak menjadikan satu pernyataan sebagai fokus utama ketika menilai keseluruhan pidato Presiden. Ia menilai gagasan yang lebih besar dalam pidato Prabowo perlu menjadi perhatian.
"Satu kalimat, dua kalimat, tapi pikirkan substansi besar dan gagasan besar dari pidato Presiden. Sebaiknya seperti itu," imbuhnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasan setelah ucapan Prabowo mengenai upah pengupas bawang ramai diperbincangkan di media sosial.
Polemik bermula dari pernyataan Prabowo yang menyebut upah buruh pengupas bawang sebesar Rp700 ribu per kilogram. Pernyataan itu kemudian mendapat perhatian publik karena dianggap berbeda dengan pengakuan sejumlah pekerja pengupas bawang di lapangan.
Salah satunya Nurliah (50), pedagang sayur dan bumbu dapur di Pasar Pa'baeng-baeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia mengaku tertarik dengan besaran upah tersebut dan bahkan bersedia mengambil pekerjaan itu apabila memang tersedia.
"Di mana? Kalau ada, saya juga mau," kata Nurliah saat ditemui di Pasar Pa'baeng-baeng, dikutip dari Tribun Timur, Minggu (16/8/2026).
Nurliah mengaku tidak asing dengan pekerjaan mengupas bawang. Selain berjualan, ia terkadang menerima pekerjaan sampingan sebagai buruh pengupas bawang.
Ia mengatakan pernah menerima bayaran Rp100 ribu untuk mengupas sekitar 25 kilogram bawang.
"Waktu saya dulu makkupas, Rp100.000 untuk 25 kilogram. Jadi kalau satu kilogram berarti Rp2.500," ujarnya.
Perbedaan angka tersebut kemudian memicu perbincangan di ruang publik mengenai besaran upah pekerja pengupas bawang serta konteks pernyataan yang disampaikan Presiden.
Istana melalui Hasan Nasbi memilih menekankan agar publik melihat keseluruhan substansi pidato Presiden, bukan hanya bagian tertentu yang kemudian menjadi perbincangan di media sosial.* (k/dh)
BINJAI Alumni SMANSA 1990 melalui Gerakan Satu Hati (GSH) menyerahkan bantuan kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Timbang Lang
NASIONAL
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar Apel Kehormatan dan Renungan Suci untuk mengenang jasa para pahlawan sebagai bagian
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memimpin Upacara Penetapan Waktu (Taptu) sekaligus melepas peserta Pawai Obor dala
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Tanjungbalai diisi dengan Zikir dan Doa Keba
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengukuhkan 45 putraputri terbaik Kota Tanjungbalai sebagai anggota Pasukan Pengi
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI DPRD Kota Tanjungbalai menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Suasana malam menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Labuhanb
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa di Kabupaten Labuhanbatu Selat
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang membuka Catur Gembira Piala Bupati Labusel yang disele
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., mendorong kompetisi mini soccer di Kabupaten Asahan terus dikembangkan sebagai wadah pe
PEMERINTAHAN