Kemlu Respons Kabar Nota Keberatan Negara Tetangga soal Karhutla

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI merespons kabar negara tetangga yang disebut mengirim nota keberatan akibat dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah menangani karhutla dari sumbernya.

Juru Bicara Kemenlu RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan pemerintah terus mengambil langkah konkret untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampaknya, terlepas dari ada atau tidaknya nota keberatan dari negara lain.

"Terlepas dari ada atau tidaknya keberatan dari pihak manapun, Pemerintah Indonesia terus mengambil langkah konkret menangani karhutla pada sumbernya," kata Nabyl dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

Baca Juga:

• Empat Provinsi, Empat Jenderal: Prabowo Terbang Langsung ke Kalimantan Kerahkan TNI-Polri Lawan Karhutla

Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah, mulai dari memperkuat kesiapsiagaan, patroli dan pemadaman darat, pengerahan water bombing, operasi modifikasi cuaca, pemantauan titik panas hingga penegakan hukum.

Nabyl menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan karhutla beserta potensi dampaknya terhadap negara-negara sekitar, termasuk Malaysia dan Singapura.

"Pemerintah Indonesia terus mengikuti secara saksama perkembangan kebakaran hutan dan lahan dan dampaknya, dan mengambil berbagai langkah pencegahan dan penanganan terpadu untuk meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Indonesia telah beberapa kali menerima nota protes dari negara tetangga akibat dampak asap karhutla.

Puan meminta pemerintah tidak menunggu hingga negara sahabat kembali menyampaikan keberatan. Menurutnya, karhutla harus segera ditangani karena dampaknya telah menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat.

"Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena karhutla tidak cepat diselesaikan," ujar Puan dalam siaran pers, Jumat (21/8/2026).

Puan juga mendorong penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran hingga menimbulkan dampak luas.

Menurut dia, setiap titik api perlu segera ditelusuri untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab. Karhutla dinilai tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

"Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu," tutur Puan.

Empat Provinsi, Empat Jenderal: Prabowo Terbang Langsung ke Kalimantan Kerahkan TNI-Polri Lawan Karhutla

936 Hektare Terbakar di Kaltim, DPR Ingatkan: Ini Bukan Lagi Soal Padamkan Api, tapi Keselamatan Warga

Bukan Cuma Warga, Satwa Ikut Terdampak, Wamenko Pangan Tegaskan Karhutla Tak Bisa Diatasi BNPB Sendirian

Kapolri: Sejumlah Nama Terduga Pelaku Karhutla di Kalimantan Sudah Dikantongi

Ketua Komisi VIII DPR Sentil Malaysia-Singapura soal Karhutla: Jangan Hanya Protes, Dia Juga Punya Kebun Sawit di Indonesia

Puan Ingatkan Pemerintah: Jangan Tunggu Negara Tetangga Protes soal Kabut Asap Karhutla