Titik Api Baru Terus Muncul di Paser dan Kukar, DPR Desak Kemenkeu Segera Cairkan Rp290,9 Miliar

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp290,9 miliar. Pencairan dinilai mendesak karena kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.

Rajiv mengatakan anggaran tersebut sebelumnya telah dibahas dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan pada 18 Agustus 2026.

"Kementerian Keuangan harus segera mencairkan anggaran operasional penanganan karhutla yang telah dibahas dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan pada 18 Agustus lalu," kata Rajiv dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

Baca Juga:

• 38 Ribu Hektare Terbakar, Prabowo Naik Helikopter Pantau Langsung Titik Terparah Karhutla di Ketapang

Menurut Rajiv, kebutuhan anggaran semakin mendesak karena titik kebakaran masih bermunculan di sejumlah daerah Kalimantan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (21/8/2026), karhutla kembali terjadi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Kebakaran tercatat terjadi di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang dan Batu Engau dengan total lahan terdampak sekitar 25,29 hektare.

Karhutla juga melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Rabu (19/8/2026). Kebakaran terjadi di Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong, Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga, Muara Muntai, Muara Jawa dan Kota Bangun.

Total luas lahan yang terbakar dalam rangkaian kejadian tersebut mencapai 49,55 hektare. Titik dengan luasan terbesar berada di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, yakni sekitar 42 hektare.

Melihat kondisi tersebut, Rajiv meminta Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah mengambil langkah luar biasa dalam menangani karhutla.

"Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino. Jadi harus penanganan luar biasa," ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu juga mengapresiasi keterlibatan BNPB, kepolisian, pemerintah daerah dan TNI dalam penanganan kebakaran. Menurutnya, asap yang mulai masuk ke kawasan permukiman membutuhkan koordinasi lintas sektor.

"Kapolda, Pangdam, dan seluruh pihak lain juga turut membantu Kementerian Kehutanan di wilayah dalam upaya penanganan asap yang sudah masuk ke pemukiman warga. Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI-Polri dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas," kata Rajiv.

Dia menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah membesar. Pemerintah juga perlu memperkuat pencegahan dan memastikan wilayah rawan mendapat pengawasan lebih ketat.

38 Ribu Hektare Terbakar, Prabowo Naik Helikopter Pantau Langsung Titik Terparah Karhutla di Ketapang

Kemlu Respons Kabar Nota Keberatan Negara Tetangga soal Karhutla

Empat Provinsi, Empat Jenderal: Prabowo Terbang Langsung ke Kalimantan Kerahkan TNI-Polri Lawan Karhutla

936 Hektare Terbakar di Kaltim, DPR Ingatkan: Ini Bukan Lagi Soal Padamkan Api, tapi Keselamatan Warga

Bukan Cuma Warga, Satwa Ikut Terdampak, Wamenko Pangan Tegaskan Karhutla Tak Bisa Diatasi BNPB Sendirian

Kapolri: Sejumlah Nama Terduga Pelaku Karhutla di Kalimantan Sudah Dikantongi