Karhutla Kalimantan Mengganas, WFH hingga Pengurangan Jam Kerja Dinilai Bisa Jadi Opsi Lindungi Pekerja dari Asap

JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan pada Agustus 2026 tidak hanya mengancam lingkungan.

Asap yang dihasilkan juga meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat, termasuk pekerja yang tetap harus menjalankan aktivitas di tengah kualitas udara yang buruk.

Pemerintah pada 21 Agustus 2026 mengerahkan 12.880 personel gabungan untuk menangani karhutla di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Baca Juga:

• Prabowo Yakin Karhutla Segera Terkendali: Tahun-Tahun Dulu Lebih Parah, Kita Atasi

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.700 personel ditempatkan di Kalimantan Tengah.

Di sejumlah wilayah, dampak karhutla tidak lagi hanya terlihat dari banyaknya titik panas.

Asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan persoalan kesehatan akibat paparan polutan udara.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan bagi pekerja yang harus beraktivitas di tengah kabut asap.

Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria mengatakan perlindungan terhadap pekerja perlu menjadi perhatian ketika kualitas udara berada pada tingkat yang tidak sehat.

Ia mencontohkan pekerja konstruksi, petugas kebersihan, kurir, pengemudi, pekerja perkebunan, hingga pekerja lapangan yang setiap hari berada di luar ruangan dan menghirup udara yang sama dengan masyarakat lainnya.

"Bagaimana dengan pekerja yang bernaung di institusi formal yang harus menghabiskan berjam-jam di lingkungan yang sama? Misalnya seorang pekerja konstruksi, petugas kebersihan, kurir, pengemudi, pekerja perkebunan hingga pekerja lapangan yang menghirup udara tercemar asap Karhutla yang sama," kata Dani di Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (22/08/2026).

Menurut Dani, perusahaan dan pemerintah perlu mengambil langkah untuk menekan paparan asap terhadap pekerja.

Perlindungan, kata dia, tidak semestinya hanya berupa imbauan menggunakan masker.

Ketika kualitas udara mencapai kategori tidak sehat hingga berbahaya, perusahaan dapat mempertimbangkan sejumlah langkah, seperti mengurangi pekerjaan di luar ruangan, mengubah jam kerja, melakukan rotasi pekerja, hingga memindahkan pekerjaan ke lokasi yang lebih aman.

Untuk jenis pekerjaan tertentu yang memungkinkan dilakukan secara jarak jauh, Dani menilai kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dapat menjadi salah satu pilihan.

"Tentu tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah. Petugas kesehatan, pemadam kebakaran, aparat penanggulangan bencana, petugas utilitas dan berbagai layanan esensial tetap harus bekerja. Namun, ketidakmungkinan menerapkan WFH kepada sebagian pekerja tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan bagi seluruh pekerja. Yang diperlukan adalah kebijakan berbasis tingkat Risiko," imbuh Dani.

Dani mengatakan kebijakan kerja perlu menyesuaikan tingkat risiko akibat kualitas udara.

Ketika kondisi udara mulai tidak sehat, aktivitas di luar ruangan dapat dikurangi untuk menekan paparan asap.

Sementara ketika kualitas udara masuk kategori sangat tidak sehat atau berbahaya, pekerjaan luar ruang yang tidak mendesak dinilai dapat dihentikan sementara.

Adapun pekerjaan yang memungkinkan dikerjakan secara jarak jauh dapat dialihkan ke rumah.

Menurut dia, pendekatan tersebut tidak berarti menghentikan aktivitas ekonomi.

WFH justru dapat digunakan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja ketika kondisi lingkungan tidak memungkinkan untuk bekerja secara normal.

Kebijakan serupa sebelumnya diterapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dengan mengarahkan kegiatan belajar dilakukan dari rumah hingga kualitas udara kembali berada dalam kondisi baik atau sehat.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perubahan pola aktivitas dapat dilakukan ketika kondisi lingkungan dinilai tidak aman bagi masyarakat.

Dalam konteks ketenagakerjaan, prinsip yang sama dapat dipertimbangkan dengan menyesuaikan jenis pekerjaan dan tingkat risikonya.

Dengan begitu, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan masyarakat dan pekerja tetap mendapatkan perlindungan dari dampak asap.* (ad)

Prabowo Yakin Karhutla Segera Terkendali: Tahun-Tahun Dulu Lebih Parah, Kita Atasi

Karhutla Mengintai, 1.104 Titik Panas Terdeteksi di Pulau Sumatra

4 Korporasi Diselidiki Terkait Karhutla Kalbar, Pemerintah Ancam Cabut Izin

Prabowo: Siapa Pun Penyebab Karhutla, Kalau Terbukti Harus Ditindak!

Kalimantan dan Bali Bakal Punya Jalur Kereta Api? Ini Penjelasan KAI

Tinjau Karhutla Kalsel, KSAL Muhammad Ali: Tidak Separah yang Viral di Media Sosial