335 Perusahaan Punya Konsesi di Kawasan Karhutla Sumatra-Kalimantan, Menteri LH: Bisa Dipidana

JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkapkan terdapat 335 perusahaan pemilik konsesi yang berada di kawasan lahan terbakar di Kalimantan dan Sumatra.

Ia mengingatkan perusahaan pemegang konsesi agar tidak membuka lahan secara sembarangan, terutama dengan cara membakar.

Jumhur mengatakan pemerintah akan melakukan verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang konsesinya berada di area terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca Juga:

• Pemerintah Kaji Ulang DTSEN, Desil 10 Ternyata Banyak Diisi Masyarakat Kelas Menengah

Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum.

"Kalau 335 perusahaan itu bahkan mungkin bisa lebih lagi indikasinya ada niat untuk membuka lahan dengan cara mudah, cara murah, dengan membakar begitu, konsekuensinya kita tahu sendiri dalam penegakan hukum kita; ada denda kepada negara, ada biaya pemulihan, dan kalau indikasinya kuat memang betul-betul mens rea-nya (niat jahat) sudah jelas begitu, itu bisa pidana," ujar Jumhur dikutip dari Instagram @lingkunganjumhur, Sabtu (22/8/2026).

Jumhur mengatakan pemerintah telah menyegel sejumlah perusahaan yang diduga memiliki persoalan terkait karhutla.

Namun, ia tidak merinci nama maupun jumlah perusahaan yang telah dikenai tindakan tersebut.

Menurut dia, komitmen perusahaan pemegang konsesi untuk mencegah kebakaran harus tetap diawasi dan diverifikasi.

"Saya peringatkan lagi bahwa janji pemilik konsesi untuk memitigasi supaya tidak terjadi kebakaran, itu tetap harus dikejar. Kita setelah ini akan memverifikasi, dan sudah ada laporan dari beberapa perusahaan yang memang indikasinya kuat dia nakal begitu, sudah kita segel," imbuhnya.

Pemerintah, kata Jumhur, tidak hanya akan melihat keberadaan titik kebakaran, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengelolaan lahan.

Jika ditemukan bukti adanya kesengajaan atau niat jahat dalam pembukaan lahan dengan cara membakar, perusahaan maupun pihak yang bertanggung jawab dapat diproses secara hukum.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Kampar, Riau, Jumhur mengatakan terdapat sekitar empat hektare lahan yang terbakar.

Lahan tersebut telah berhasil dipadamkan dan kini memasuki tahap pendinginan.

Ia menilai penanganan karhutla di Riau relatif baik karena pemerintah daerah bersama berbagai pihak telah melakukan mitigasi sebelum risiko kebakaran meningkat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun sekat kanal dan menyiapkan embung untuk membantu pengendalian kebakaran di kawasan rawan.

"Saya melihat di Riau karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan 'Riau Bersinergi', Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik," ucap Jumhur.

Menurut dia, jumlah kebakaran di Riau juga mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Dan jumlah kebakaran dan sebagainya jauh menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, saya rasa ini bisa jadi pembelajaran untuk semua," lanjut dia.

Pemerintah kini masih melakukan pemantauan terhadap kawasan-kawasan yang memiliki konsesi perusahaan dan berpotensi mengalami kebakaran.

Selain penindakan, langkah mitigasi dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas serta mengurangi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.* (cn/ad)

Pemerintah Kaji Ulang DTSEN, Desil 10 Ternyata Banyak Diisi Masyarakat Kelas Menengah

Qresto Mulai Diterapkan di Medan, 46 Restoran Sudah Gabung Sistem Split Payment Pajak

Diduga Tercemar Limbah Minyak dan Oli, Parit di Deli Serdang Mendadak Terbakar

673 Hektare TN Way Kambas Terbakar, Bagaimana Nasib Gajah Sumatera di Sana?

Karhutla Kalimantan Mengganas, WFH hingga Pengurangan Jam Kerja Dinilai Bisa Jadi Opsi Lindungi Pekerja dari Asap

Harumkan Nama Sumut, Dua Pelajar Toba Pulang Usai Tuntaskan Tugas Paskibraka Nasional 2026