Ruben Onsu Bakal Diperiksa Polisi 28 Agustus, Belum Ditahan
JAKARTA Artis Ruben Onsu akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi di Polres Metr
ENTERTAINMENT
JOMBANG - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pemilihan sembilan anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA) yang nantinya memiliki mandat memilih Rais Aam PBNU masa khidmah 2026-2031.
Rangkaian teknis Muktamar dijadwalkan mulai berlangsung pada 26 Agustus melalui registrasi peserta, sedangkan pembukaan resmi digelar pada 27 Agustus. Puncak agenda suksesi kepemimpinan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (29/8/2026) melalui Sidang Pleno V.
Dalam agenda tersebut akan dilakukan pemilihan dan penetapan anggota AHWA, sidang anggota AHWA untuk pengesahan Rais Aam, pemilihan Ketua Umum PBNU serta penetapan formatur. Jadwal tersebut masih dapat menyesuaikan kondisi pelaksanaan di lapangan.Baca Juga:
Karena pemilihan belum berlangsung, nama-nama ulama yang muncul dalam pembahasan AHWA belum dapat disebut sebagai anggota AHWA definitif. Nama-nama tersebut merupakan bagian dari usulan dan dinamika sejumlah kalangan NU menjelang Muktamar.
Sejumlah ulama sepuh dari berbagai wilayah dan basis pesantren menjadi perhatian. Mereka memiliki rekam jejak panjang dalam tradisi keilmuan pesantren, Syuriyah NU, pendidikan Islam, fikih, dakwah, kebangsaan hingga pemberdayaan masyarakat.
Salah satu nama yang mengemuka adalah KH Nurul Huda Jazuli, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri. Ulama yang akrab disapa Gus Da tersebut dikenal berasal dari lingkungan pesantren yang kuat dengan tradisi pendidikan salaf, pengkajian kitab klasik serta kesinambungan sanad keilmuan.
Pada Juni 2026, kediamannya di Ploso juga menjadi tempat berkumpul sejumlah kiai sepuh untuk membahas masa depan mekanisme AHWA serta pentingnya menjaga karakter keulamaan dalam proses pemilihan pimpinan NU.
Dari lingkungan Lirboyo, Kediri, terdapat nama KH Abdullah Kafabihi Mahrus. Ia berasal dari keluarga besar Pesantren Lirboyo dan tumbuh dalam lingkungan yang menempatkan ilmu, adab dan khidmah sebagai fondasi kehidupan.
Pengalaman Kafabihi Mahrus dalam lingkungan Syuriyah NU dan forum bahtsul masail membuatnya dikenal memiliki perhatian terhadap persoalan fikih dan pengambilan keputusan keagamaan.
Nama KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus juga menjadi salah satu figur yang mendapat perhatian menjelang Muktamar. Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, itu dikenal sebagai ulama sekaligus budayawan dan sastrawan.
Pendidikan pesantren dan pengalaman belajarnya di Al-Azhar, Kairo, turut membentuk wawasan Gus Mus. Dalam aktivitas dakwahnya, ia dikenal menyuarakan Islam yang ramah, moderat, humanis dan menjunjung persaudaraan.
Nama lain yang muncul adalah KH Ubaidillah Shodaqoh, pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon, Tlogosari, Semarang, sekaligus Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah. Pengalamannya dalam struktur NU membuatnya bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan keagamaan dan organisasi.
Ubaidillah juga sempat memberikan klarifikasi mengenai isu persyaratan calon AHWA yang disebut berasal dari PWNU Jawa Tengah. Ia menegaskan gagasan tersebut bukan berasal dari Syuriyah PWNU Jawa Tengah.
Sementara itu, nama KH Said Aqil Siradj juga tidak dapat dilepaskan dari perjalanan NU modern. Mantan Ketua Umum PBNU dua periode tersebut dikenal sebagai intelektual Muslim yang banyak berbicara tentang Islam, kebangsaan, toleransi dan hubungan agama dengan kebudayaan Nusantara.
KH Ma'ruf Amin juga menjadi salah satu ulama senior NU yang memiliki pengalaman panjang di organisasi keagamaan maupun pemerintahan. Ia pernah menjabat Rais Aam PBNU, Ketua Umum MUI, anggota Dewan Pertimbangan Presiden hingga Wakil Presiden RI periode 2019-2024.
Menjelang Muktamar, Ma'ruf Amin turut menyerukan pentingnya menjaga marwah AHWA. Dalam pertemuan kiai sepuh pada 20 Agustus 2026, ia mengingatkan agar Muktamar tidak dicederai mobilisasi politik maupun kepentingan tertentu.
Dari Sumatera Utara, terdapat nama Syekh KH Ali Akbar Marbun, pengasuh Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar, Medan. Ia memiliki pengalaman panjang di dunia pesantren dan pernah dipercaya menjadi anggota AHWA pada Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 2015.
Dari Aceh, muncul nama Tgk KH Nurruzahri yang dikenal sebagai Walid NU sekaligus pengasuh Dayah Ummul Ayman Samalanga. Kehadirannya mencerminkan keterwakilan tradisi dayah Aceh dalam dinamika kepemimpinan NU tingkat nasional.
Sementara dari Kalimantan, terdapat nama KH Ali Kholil, pengasuh Pondok Pesantren Syaichona Cholil Balikpapan sekaligus Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Timur. Ia juga dikenal mendorong penguatan kemandirian ekonomi bagi pesantren dan lembaga sosial Islam.
Dinamika AHWA menjelang Muktamar ke-35 semakin menghangat. Sejumlah PWNU dan PCNU telah menyampaikan usulan nama ulama yang dinilai layak menjadi bagian dari sembilan anggota AHWA.
PWNU Jawa Timur, misalnya, sebelumnya menghimpun sejumlah nama masyayikh dari berbagai daerah sebelum mengerucut menjadi daftar usulan. Kondisi tersebut menunjukkan nama-nama yang beredar saat ini belum dapat dianggap sebagai komposisi final AHWA.
Pada saat yang sama, suara yang meminta agar proses AHWA terbebas dari intervensi dan transaksi juga menguat. Sejumlah kalangan NU menilai mekanisme tersebut harus menjadi forum yang mengedepankan ilmu, integritas, kapasitas dan kemaslahatan organisasi.
Panitia Muktamar juga menyiapkan Ndalem Kasepuhan KH Abdul Wahab Chasbullah di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas sebagai lokasi musyawarah AHWA. Nantinya, sembilan kiai yang terpilih akan bermusyawarah untuk menentukan Rais Aam PBNU masa khidmah 2026-2031.
Pemilihan lokasi tersebut memiliki nilai historis karena berkaitan dengan KH Abdul Wahab Chasbullah, salah satu pendiri NU. Ndalem tersebut diharapkan menjadi tempat berlangsungnya musyawarah penting dalam suasana yang tetap menjunjung tradisi keulamaan.
Setelah Rais Aam ditetapkan, Muktamar akan melanjutkan tahapan pemilihan Ketua Umum PBNU serta agenda organisasi lainnya. Hasil Muktamar nantinya akan menentukan arah NU selama lima tahun ke depan.
Dinamika AHWA karena itu bukan sekadar mengenai siapa yang menduduki sembilan kursi tersebut. Proses tersebut juga menjadi ujian bagi NU dalam menjaga tradisi musyawarah, marwah ulama dan persatuan jam'iyah di tengah dinamika suksesi kepemimpinan.
Dari Ploso, Lirboyo, Rembang, Semarang, Cirebon, Medan, Aceh hingga Kalimantan, para ulama yang mengemuka membawa latar belakang keilmuan, tradisi pesantren, pengalaman organisasi, pendidikan, dakwah dan kebangsaan.
Muktamar ke-35 NU di Tambakberas pun menjadi momentum penting untuk melihat bagaimana tradisi tersebut diterjemahkan menjadi kepemimpinan dan arah baru organisasi untuk masa khidmah 2026-2031.* (dh)
JAKARTA Artis Ruben Onsu akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi di Polres Metr
ENTERTAINMENT
BANDA ACEH Pengamat Intelijen dan Keamanan Aceh Syafruddin alias Cek Din meminta aparat meningkatkan kewaspadaan menjelang Desember 2026.
POLITIK
JAMBI Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turun langsung ke Jambi untuk mengecek pelaksanaan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pe
NASIONAL
JAKARTA Polisi menyatakan aktor Revaldo Fifaldi positif mengonsumsi narkotika dan psikotropika berdasarkan hasil tes urine. Revaldo sebelu
HUKUM DAN KRIMINAL
LOMBOK TIMUR Ikan oarfish yang kerap dijuluki ikan kiamat ditemukan terdampar dalam kondisi mati di Pantai Pink, Desa Sekaroh, Kecamatan
PERISTIWA
JOMBANG Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 2731 Agus
NASIONAL
MEDAN Sungai Deli kembali meluap dan merendam permukiman warga di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 803 rumah y
PERISTIWA
JAKARTA Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, K
NASIONAL
JAKARTA Sahamsaham perusahaan sektor kelapa sawit justru menguat di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wila
EKONOMI
JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti pentingnya meminimalkan intervensi politik dalam penentuan masa jabatan Kapolri.
POLITIK