Iskandar Muda Hasibuan: Pilpres 2029 Bukan Sekadar Elektabilitas, tetapi Ujian Kepercayaan Publik
BANDA ACEH Pemilihan Presiden 2029 dinilai tidak cukup dibaca melalui angka elektabilitas dan perubahan dukungan terhadap para tokoh pol
POLITIK
JOMBANG - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggunakan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Keputusan itu diambil melalui voting dalam Sidang Komisi Organisasi yang berlangsung hingga Minggu (30/8/2026) dini hari.
Ketua Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU, KH M Nuh, mengatakan voting dilakukan karena peserta muktamar belum menemukan titik temu antara dua opsi mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.
"Finalnya titik temunya ketemu dengan cara voting," kata KH M Nuh saat menyampaikan hasil voting kepada peserta muktamar sekitar pukul 00.50 WIB.Baca Juga:
Sebelumnya, terdapat dua opsi mekanisme pemilihan. Opsi pertama menggunakan sistem one man one vote, yakni setiap peserta muktamar memiliki hak memilih Ketua Umum PBNU secara langsung.
Sementara opsi kedua menggunakan mekanisme AHWA dengan mempertimbangkan persetujuan atau restu dari Rais Aam terpilih.
Hasil voting menunjukkan 401 peserta menyetujui perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU. Sebanyak 150 peserta memilih mempertahankan mekanisme sebelumnya, sedangkan satu suara dinyatakan tidak sah.
"Dari voting tadi itu didapat 401 menyetujui untuk dilakukan perubahan mekanisme pemilihan ketua umum, yang 150 berkeinginan tetap dan satu suara tidak sah," ujar KH M Nuh.
Dengan hasil tersebut, mayoritas peserta muktamar memilih mekanisme AHWA. Namun, KH M Nuh menegaskan hasil voting tersebut masih akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis mengenai mekanisme pencalonan dan pemilihan.
"Besok dengan hasil ini kita akan melanjutkan pembahasan lebih teknis lagi tentang mekanisme pemilihan ketua umum. Insya Allah besok pagi bisa kita rampungkan," katanya.
Dalam rancangan mekanisme AHWA, setiap cabang dan PW maupun PJI pada prinsipnya dapat mengusulkan nama calon Ketua Umum PBNU. Masing-masing unsur disebut dapat mengusulkan maksimal lima nama.
"Draft yang ada di opsi B itu dia mengusulkan sebanyak-banyaknya lima calon. Jadi boleh mengusulkan lima calon," jelas KH M Nuh.
Seluruh nama yang masuk kemudian akan ditabulasi untuk mencari lima kandidat dengan jumlah dukungan terbanyak.
BANDA ACEH Pemilihan Presiden 2029 dinilai tidak cukup dibaca melalui angka elektabilitas dan perubahan dukungan terhadap para tokoh pol
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh kepala daerah kabupaten dan kota mempercepat pendataan calon penerima bantu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Eks Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) periode 2025/2026 sekaligus mantan Ketua BEM Universi
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban serta memperkuat kerukunan antarum
NASIONAL
MEDAN Persaingan mendapatkan pekerjaan di Kota Medan masih menjadi tantangan bagi para pencari kerja pada 2026. Dalam satu kegiatan rekr
NASIONAL
MEDAN Persoalan sampah masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Medan. Volume sampah yang dihasilkan setiap hari diperkirakan
NASIONAL
MEDAN Penanganan kriminalitas di Sumatera Utara sepanjang 2026 mencakup berbagai jenis tindak pidana, mulai dari peredaran narkotika hin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menempuh upaya hukum kasasi setelah dua kali kalah dalam perkara gugatan pegawai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presenter Ruben Onsu menceritakan kisah di balik keputusannya mengadopsi seorang bayi lakilaki yang kini diberi nama Thayaka Pu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto selama dua tahu
POLITIK