Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap sejumlah kendala yang membuat proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi lahan, akses, cuaca, hingga ketersediaan sumber air menjadi tantangan utama petugas.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan kondisi setiap lokasi karhutla berbeda sehingga penanganannya tidak dapat disamakan.
"Kami memahami ada sorotan mengapa proses pemadaman di beberapa lokasi membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi di lapangan memang tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kendalanya terutama karakter lahan, akses, cuaca dan ketersediaan sumber air," kata Suharyanto, Sabtu (5/9/2026).
Baca Juga:
Menurut Suharyanto, salah satu tantangan terbesar muncul pada lahan gambut. Api dapat bertahan di bawah permukaan sehingga meskipun api di permukaan telah padam, petugas masih harus melakukan pendinginan dan pemantauan untuk memastikan tidak muncul kembali titik api.
Di sejumlah lokasi, akses menuju titik kebakaran juga sulit. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan dukungan operasi udara seperti water bombing.
"Di beberapa lokasi akses darat juga sulit, sehingga membutuhkan dukungan water bombing. Ditambah kondisi panas, kering dan angin yang dapat memunculkan kembali fire spot," ujarnya.
Suharyanto menjelaskan proses pemadaman karhutla tidak selalu selesai dalam satu kali operasi. Petugas harus terus melakukan pemantauan karena kondisi panas, kering, dan angin dapat menyebabkan api kembali muncul.
Karena itu, BNPB memperkuat operasi darat dan udara dengan memprioritaskan kebakaran yang berpotensi meluas serta mengancam keselamatan masyarakat.
Selain pemadaman, BNPB juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Menurut Suharyanto, OMC bergantung pada kondisi atmosfer dan keberadaan awan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyemaian.
"Terutama ketersediaan awan yang dapat disemai, arah dan perkembangan awan perlu sesuai, serta kondisi angin dan faktor meteorologis lainnya harus mendukung. Jadi kalau tidak ada awan yang memenuhi persyaratan, penyemaian tidak akan efektif," jelasnya.
Hingga kini, hotspot masih terpantau di sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
BNPB terus melakukan verifikasi untuk memastikan apakah titik panas tersebut benar-benar menunjukkan kebakaran atau hanya merupakan anomali panas yang belum menjadi fire spot.
Suharyanto mengatakan penentuan langkah penanganan tidak hanya berdasarkan jumlah hotspot. Petugas juga mempertimbangkan luas area terbakar, kondisi lahan gambut, akses menuju lokasi, cuaca, serta potensi ancaman terhadap masyarakat.
"Kita kemudian melihat luas terbakar, kondisi gambut, akses, cuaca dan ancamannya. Dari situ kita menentukan apakah cukup dengan operasi darat atau perlu dukungan udara, termasuk water bombing dan OMC," katanya.
Menurutnya, fokus utama pemerintah bukan sekadar mengejar angka hotspot, melainkan memastikan setiap fire spot dapat segera dikendalikan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
"Kita kejar bukan hanya angka hotspot, tetapi bagaimana setiap fire spot segera dikendalikan sebelum meluas," pungkasnya.* (d/dh)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.