4 Korporasi Diselidiki Terkait Karhutla Kalbar, Pemerintah Ancam Cabut Izin
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan ada empat korporasi yang tengah diselidiki terkait kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan keluhan masyarakat yang berharap pemerintah tidak lagi membuat kebijakan terkait kenaikan pajak. Keluhan tersebut diterimanya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) di Kalimantan Selatan pada masa reses DPR RI baru-baru ini.
“Mereka menaruh harapan besar agar tidak ada kebijakan yang semakin memberatkan, terutama dalam hal perpajakan,” kata Habib Aboe dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025). “Mereka berharap pemerintah tidak menaikkan pajak yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat,” tambahnya.
Selain menyampaikan aspirasi terkait perpajakan, masyarakat juga meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi perekonomian. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, banyak warga berharap bantuan sosial terus dikucurkan dan dapat menjangkau masyarakat yang kurang mampu.
“Ada permintaan untuk menstabilkan harga pangan melalui operasi pasar. Selain itu, mereka berharap adanya bantuan sosial yang dapat mendorong daya beli masyarakat,” ujar Habib Aboe. Dalam kunjungannya, ia juga menerima masukan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Selatan. Menurutnya, BNN Kalsel membutuhkan fasilitas operasional yang lebih memadai.
Hingga saat ini, mereka masih menggunakan gedung pinjaman dari pemerintah provinsi. “BNN Kalsel memerlukan gedung baru agar dapat menjalankan tugas pemberantasan narkoba secara optimal. Ini adalah kebutuhan mendesak yang harus kita perjuangkan,” tegas Habib Aboe, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKS.
Setelah masa reses berakhir dan rapat paripurna pembukaan masa persidangan II tahun 2024-2025 digelar, ia memastikan akan menyampaikan aspirasi tersebut dalam forum legislatif. Habib Aboe berharap, masukan dari masyarakat dan mitra kerja bisa mendapat perhatian serius dari pemerintah.
(christie)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan ada empat korporasi yang tengah diselidiki terkait kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah terus mengkaji pengembangan jaringan perkeretaapian nasional, termasuk rencana pembangunan jalur kereta di Kalimantan
NASIONAL
SOLO Pemasangan tujuh baliho ucapan selamat ulang tahun ke65 untuk Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah,
HUKUM DAN KRIMINAL
BANJARBARU Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Sel
NASIONAL
JAKARTA Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, tidak hanya menjadi pengguna teknologi. Mahasiswa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim Khusus (Timsus) JCS bersama Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengamankan seorang remaja yang diduga merup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) tahap II kepada Penerima Bantuan Pangan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menetapkan orang tua calon mahasiswa baru (maba) sebagai tersangka dalam kasus dugaan p
HUKUM DAN KRIMINAL