SOLO — Pemasangan tujuh baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, berujung pada laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
Laporan tersebut berkaitan dengan penggunaan ruang reklame yang disebut merupakan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.
Sementara biaya pemasangan baliho disebut berasal dari dana pribadi.Baca Juga:
Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo kini telah meningkatkan penanganan laporan tersebut dari tahap pengumpulan data dan bahan keterangan atau puldata pulbaket menjadi penyelidikan.
Kasus itu dilaporkan Budi Kuswanto dan Tri Sapto yang mengatasnamakan elemen masyarakat Kota Solo.
Laporan ditujukan kepada Wali Kota Solo Respati Ardi dan disampaikan ke Kejari Solo pada Jumat, 3 Juli 2026.
Budi mengatakan persoalan utama dalam laporan tersebut adalah penggunaan tujuh titik reklame milik Pemkot Solo untuk memasang baliho ulang tahun Jokowi.
Menurut dia, penggunaan aset pemerintah tersebut perlu ditelusuri, terutama jika pemasangan baliho disebut menggunakan biaya pribadi.
"Sementara menurut Diskominfo kan ini atas biaya pribadi, ya kan. Berarti penyalahgunaan kewenangannya sudah terjadi. Ini miliknya Pemkot, aset Pemkot, dari situ mulailah penyalahgunaan kewenangan," tegasnya.
Budi juga menyerahkan sejumlah informasi mengenai ketentuan biaya pemanfaatan titik reklame di Kota Solo kepada penyelidik.
Ia menyebut terdapat Surat Keputusan Wali Kota yang mengatur biaya pemanfaatan titik-titik iklan di wilayah Kota Surakarta.
Ketentuan tersebut dinilai dapat menjadi bahan bagi penyelidik untuk menghitung kemungkinan kerugian negara.
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendesak Polisi Militer (POM) TNI mengusut tuntas dugaan jaringan judi online (judol) yan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas usulan
PEMERINTAHAN
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian warga binaan
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menanggapi beredarnya usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke DPR
POLITIK
LUBUKPAKAM Seorang pria berinisial SU (37) diduga hendak menyelundupkan sabu seberat 621 gram melalui Bandara Internasional Kualanamu, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara memusnahkan barang bukti narkotika berupa sekitar 10 kilogram sabu, 232 kilo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat persiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Namu
PEMERINTAHAN
KUALA LUMPUR Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut Presiden Prabowo Subianto sepakat mengambil langkah yang diperlukan untuk men
INTERNASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera menindaklanjuti laporan duga
NASIONAL
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengungkapkan rumah dinas yang disewakan Letkol Inf Arman di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (K
HUKUM DAN KRIMINAL
