Purbaya Sebut Alasan Dicopot karena Rombak Pejabat Kemenkeu, Istana Bantah: Tidak Ada yang Istimewa

Presiden Prabowo Subianto kemudian menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Sebelumnya, Purbaya mengungkap alasan di balik pencopotan dirinya dari posisi Menteri Keuangan.

Ia mengakui perombakan pejabat yang dilakukan beberapa waktu sebelum pergantian menjadi salah satu faktor.

"Sebagian ada (karena perombakan pejabat). (Karena itu ya, Pak?) Sebagian iya," ujar Purbaya seusai acara serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 15 September 2026.

Perombakan tersebut dilakukan Purbaya pada 10 September 2026 dan mencakup sejumlah jabatan di lingkungan Kemenkeu, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain soal perombakan pejabat, Purbaya menyebut pergantian Menteri Keuangan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pencopotannya berkaitan dengan kebijakan yang diambil selama memimpin Kemenkeu, Purbaya mengatakan kebijakan yang dijalankannya merupakan bagian dari kebijakan Presiden.

"Itu kan hak prerogatif presiden, kita ikuti saja. Kebijakan kita yang ikutin semua kebijakan Presiden, aman lah itu," tambah Purbaya.

Dengan demikian, terdapat perbedaan penjelasan mengenai kaitan antara perombakan pejabat Kemenkeu dan pergantian Purbaya.

Purbaya menyebut perombakan tersebut sebagian berkaitan dengan pencopotannya, sedangkan Istana menyatakan pergantian itu merupakan hal biasa dan tidak ada sesuatu yang istimewa di baliknya.* (km/ad)

Mengolah MBG: Antara Sorotan dan Harapan Generasi Indonesia

Purbaya Dicopot Prabowo, Istri Tulis Pesan Menohok: Emang Negara Kita Tidak Bisa Diperbaiki

Prabowo: Kita Pelayan Rakyat, Kalau Tak Kuat Harus Minggir

Prabowo Bakal Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah dan DPRD se-Indonesia, Ada Apa?

Prabowo Tolak Usulan Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Internasional, Bagaimana dengan FIFA ASEAN Cup?

Suahasil Gantikan Purbaya Jadi Menkeu, Bahlil Pasang Badan Sebut Itu Hak Prerogatif Mutlak Prabowo