HKN Jadi Momentum, Pemkab Batu Bara Dorong ASN Tingkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan L
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 142 orang meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa, sedangkan 94 lainnya meninggal saat berada di lokasi pengungsian.
Data tersebut kembali menjadi sorotan setelah pegiat media sosial Jhon Sitorus mempertanyakan penanganan warga terdampak bencana di NTT. Dia menilai meninggalnya warga ketika berada di pengungsian perlu mendapat perhatian serius.
"Meninggal saat di pengungsian ini namanya pembiaran, biadab," ujar Jhon, dikutip Kamis (17/9/2026).Baca Juga:
Jhon juga mempertanyakan apakah penanganan bencana di NTT mendapat perhatian yang sama dibandingkan daerah lain. Dia mengaitkan kondisi tersebut dengan lokasi NTT yang berada di luar Pulau Jawa.
"Apa karena NTT bukan pulau Jawa? Apa karena NTT tidak dianggap begitu penting untuk bonus politik? Siapapun kalian, tolong lihat sebentar NTT," katanya.
Selain korban meninggal, BNPB mencatat sebanyak 1.603 orang mengalami luka-luka akibat gempa. Hingga kini, masih ada 46.461 warga yang berada di pengungsian.
Jumlah pengungsi tersebut sebenarnya telah menurun dibandingkan kondisi sebelumnya. BNPB menyebut jumlah warga yang mengungsi sempat mencapai lebih dari 150 ribu orang.
"Saat ini pengungsi itu sudah jauh turun, yang kemarin-kemarin sampai 150 ribu lebih, sekarang hanya 46.461 jiwa," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, dikutip Antara.
Meski jumlah pengungsi telah berkurang, puluhan ribu warga masih harus bertahan di tempat pengungsian karena sejumlah rumah belum dapat ditempati kembali.
BNPB juga masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap kerusakan rumah di tujuh kabupaten terdampak. Per 7 September 2026, sebanyak 51.591 rumah telah diverifikasi dari total 102.384 unit data awal.
Dampak gempa juga terlihat dari kerusakan fasilitas umum. Berdasarkan data yang menjadi dasar laporan tersebut, sebanyak 103.427 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda.
Selain rumah, kerusakan dilaporkan terjadi pada 712 fasilitas pendidikan, 558 rumah ibadah, 157 fasilitas kesehatan dan 685 unit kantor. Sebanyak 1.175 titik jalan serta 50 fasilitas irigasi juga tercatat terdampak.
Kerusakan tersebut membuat proses pemulihan tidak hanya berfokus pada kebutuhan dasar pengungsi, tetapi juga perbaikan hunian dan fasilitas publik yang rusak.
Sejak fase tanggap darurat, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan sejumlah kementerian serta lembaga telah menyalurkan bantuan berupa personel, logistik dan peralatan untuk menangani dampak gempa.
Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan dari gudang logistik di Kupang, termasuk dukungan dapur umum dan pelayanan psikososial bagi masyarakat terdampak.
Dalam perkembangan berikutnya, penanganan bencana mulai diarahkan pada tahap pemulihan. Pemerintah menyiapkan dukungan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan setelah seluruh proses pendataan, verifikasi dan validasi selesai.
Sementara itu, masih adanya puluhan ribu warga di pengungsian membuat kebutuhan terhadap layanan dasar, hunian sementara, kesehatan dan bantuan kemanusiaan masih menjadi bagian dari penanganan pascagempa di NTT.
Kritik Jhon Sitorus mengenai penanganan korban merupakan pandangannya terhadap situasi bencana. Sementara angka korban, pengungsi dan kerusakan dalam laporan ini merujuk pada data BNPB yang disebut dalam sumber.* (fj/dh)
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan L
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., memberikan dukungan kepada generasi muda berprestasi asal Kab
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., melihat potensi pengembangan pohon aren sebagai salah satu
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan terk
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta memastikan seluruh jajaran memahami arah kebijakan strategis pemasy
NASIONAL
JAKARTA Dua mantan pejabat Direktorat Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) mengakui menggunakan uang yang mereka s
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperkuat kesadaran keamanan digital di lingkungan pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan N
NASIONAL
JAKARTA Persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan ter
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tidak gagal menjalankan berbagai program prioritas. Prabowo menyinggung sejum
NASIONAL