BRT Mebidang Siapkan Sistem Sekali Bayar, Penumpang Bisa Transit Tanpa Bayar Lagi
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan sistem pembayaran nontunai sekali bayar bagi penumpang Bus Rapid Tra
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Menurut Teddy, pembentukan BPGMN merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang setiap tahun.
Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil diskusi Prabowo bersama puluhan akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi karhutla.Baca Juga:
Pertemuan itu berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Teddy mengatakan Prabowo secara langsung mendengarkan pandangan para ahli untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai persoalan pengelolaan gambut.
"Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang," ujar Teddy, dalam siaran pers, Jumat (25/9/2026).
Teddy mengatakan BPGMN nantinya akan melibatkan para ilmuwan dan profesional.
Pelibatan tersebut diarahkan untuk memperkuat sejumlah upaya, mulai dari pencegahan kebakaran, riset, pemetaan kawasan, hingga pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas.
Menurut Teddy, langkah tersebut menjadi bagian dari pengelolaan kawasan gambut yang lebih komprehensif.
Selain pembentukan BPGMN, pemerintah juga akan memperkuat operasi di lapangan untuk menangani karhutla.
Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi.
Dengan begitu, kebakaran diharapkan dapat ditangani sedini mungkin sebelum meluas.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan sistem pembayaran nontunai sekali bayar bagi penumpang Bus Rapid Tra
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, dan mampu menghasilkan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sebanyak 3.001 massa yang tergabung dalam Aliansi Tanah untuk Rakyat (ATUR) Jakarta menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jak
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya mengoptimalkan pemenuhan hak integrasi bagi Warga Binaan
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Ba
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengatakan seluruh sekolah negeri di Indonesia saat ini te
PENDIDIKAN
BINJAI Wali Kota Binjai Amir Hamzah melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sekaligus menyerahkan Surat Keputusan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Silfester Matutina kembali menjadi sorotan setelah hanya lima hari menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pelindo Jasa Maritim
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, membantah adanya praktik pungutan liar atau pungli
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Pondok R
HUKUM DAN KRIMINAL